Komisi II Banyak Temukan Kondisi Fisik Lembaga Pendidikan Memprihatinkan

0
68
Mujiono anggota DPRD kabupaten Malang yang tergabung pada Komisi 2

KABUPATEN MALANG  |  Wajah suram dunia pendidikan kabupaten Malang, semakin bertambah dengan ditemukannya beberapa lembaga pendidikan yang kondisinya cukup memprihatinkan. Penemuan komisi II DPRD kabupaten Malang saat melakukan kunjungan kerja di kecamatan Jabung, dimana SDN Pandansari lor 2 kondisinya cukup memprihatinkan bahkan nyaris ambruk.

Bahkan penemuan itu tidak hanya di kecamatan Jabung saja, juga menemukan pada kecamatan Lawang trrutama pada SDN Ketindan 1. Justru kondisinya lebih parah dari yang ada di kecamatan Jabung,”kalau yang di jabung itu hampir seluruh kayu reng sudah lapuk, kalau yang Ketindan mulai dari kayu usuk dan beberapa kayu penyanggang mulai lapuk,”terang, Mujiono, anggota komisi 2 DPRD kabupaten Malang, Rabu (19/9).

Anggota Fraksi PDI-P itu, pada awak media menjelaskan, kebanyak yang mengalami kerusakan adalah lembaga pendidikan yang ada di pinggiran. Apakah memang kurang perhatian dari Dinas Pendidikan (Dindik), atau bahkan pengajuan yang dilakukan tidak ditanggapi oleh Dinas.” sehingga yang dilakukan rehabilitasi pada lembaga tidak merata, pada akhirnya ada beberapa lembaga yang kondisi fisiknya sangat memprihatinkan,” kata, Mujiono.

Sementara itu terpisah, Slamet Suyono, Kepala Bidang TK/SD menjelaskan, bahwa Dindik dalam melakukan rehabilitasi berdasarkan data yang ada. Namun pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai data yang ada, data itu sesuai dari pemerintah pusat berdasarkan data yang diakukan Dindik.” kami mengajukan rehabilitasi itu berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ungkap, Slamet.

Padahal setiap tahunnya, urai Slamet, pengajuan Dinas pada penerintah pusat itu lebih dari 200 lembaga, namun dari pengajuan itu tidak seluruhnya tidak dipenuhi atau disetujui. Seperti tahun 2018 pihak Dindik kabupaten Malang mengajukan rehabilitasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sebanyak 230 lembaga namun yang disetujui hanya 83 lembaga saja.” karena cek fisik yang dilakukan Kementerian itu menggunakan satelit, sehingga banyak lembaga yang tidak masuk data,” kata, Slamet.

Seharusnya, lanjutnya, pihak lembaga harus selalu memperbarui data yang ada, sehingga saat dilakukan cek fisik melalui satelit benar-benar sesuai kondisi data yang sebenarnya. Jika lembaga tidak melakukan pembaruan Dapodik, maka saat dilakukan cek fisik secara langsung alat yang ada di kementerian bergaris merah. Pasalnya data yang diajukan tidak sama dengan kondisi data yang diajukan oleh Dinas pada Kementerian.

Hal itu juga menjadi masalah tersendiri bagi Dinas, dalam melakukan rehabilitasi sehingga banyak lembaga yang kurang bagus tidak bisa tertangani. Seharusnya pendapingan dari APBD untuk rehabilitasi ada, bahkan saat pengajuan tambahan dana dari APBD selalu terjadi penolakan yang dilakukan DPRD.”seharusnya untuk pengajuan anggaran yang dilakukan Dindik mendapat dukungan dari DPRD agar saatbrehabilitasi tidak hanya dari DAK saja,” tegas, Slamet.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here