Beranda Malang Raya Kabupaten Malang Ratusan GTT/K2 Gelar Aksi Damai Di DPRD

Ratusan GTT/K2 Gelar Aksi Damai Di DPRD

0
87
Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2 (K2) se Kabupaten Malang, yang tergabung dalam Forum Honorer K 2. Melakukan aksi damai di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malan

KABUPATEN MALANG  |  Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2 (K2) se Kabupaten Malang, yang tergabung dalam Forum Honorer K2. Melakukan aksi damai di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Kamis (20/9).

Ketua FHK2I, Ari Susilo, pada awak media menyampaikan bahwa dalam aksi damai yang dilakukan menuntut empat hal. Empat hal yang dituntut oleh GTT/PTT K2 pertama, selesaikan GTT/PTT K2 (Non APBN/APBD) dengan segera, kedua tolak Permen PANRB No.36 dan 37 Tahun 2018, ketiga tolak P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan terakhir adalah sejaterahkan GTT/PTT dengan SK Bupati dan honor daerah.

“Jadi tujuan kita melakukan aksi damai kita kali ini untuk menyuarakan aspirasi, kami ingin pemerintah pusat memperhatikan nasib K2,” kat Ari.

Ratusan GTT/PTT saat aksi dan perwakilan mereka saat diterima anggota Dewan

Menurut Guru honorer K2 dari Karangploso itu, dengan adanya Permen PANRB No.36 dan 37 dinilai mengebiri kesempatan para GTT/PTT K2 untuk menjadi ASN bakal pupus. “Aturan itu dibuat mengacu pada UU ASN No.5 Thn 2014, artinya hanya honorer K2 dengan usia dibawah 35 tahun dan berijasah S1 yang bisa direkrut dalam CPNS 2018. Padahal kebanyakan honorer K2 berumur diatas 35 tahun,” tutur Ari.

Dia melanjutkan, adanya Permen PANRB No 36 dan 37 Thn 2018 mengingkari kesepakatan Menpan RB dengan para honorer K2. “Sebelumnya ada kesepakatan antara Menpan RB dengan para honorer untuk tidak mengangkat CPNS umum sebelum permasalahan K2 terselesaikan,” tegas Ari Susilo.

Senada dengan Ari, pewakilan GTT dari Kecamatan Dampit, Suyanto (43) meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan nasib honorer K2. “Tanggung jawab kami untuk mendidik generasi penerus bangsa ini sangat besar, kami ingin agar pemerintah baik pusat maupun daerah memperhatikan nasib kami,” paparnya.

Dengan gaji yang hanya berkisar Rp 300 ribu, pendapatan itu dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun meski begitu banyak para GTT yang tetap menekuni profesinya selama puluhan tahun.

“Motivasi kami untuk tetap menjadi honorer adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, mendidik penerus bangsa dan berharap suatu saat bisa diangkat menjadi pegawai negeri,” cetus Misirin (48), GTT asal Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Aksi damai para GTT/PTT dari 33 kecamatan se Kab Malang diwarnai dengan doa bersama. Sebagian perwakilan mereka pun diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi I dan II DPRD Kab Malang untuk melakukan hearing.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here