Pandangan Umum 6 Fraksi DPRD Kabupaten Malang

0
245

KABUPATEN MALANG | Dalam Paripurna kali ini, DPRD Kabupaten Malang sampaikan pandangan umum enam fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, Senin (24/09/18) pagi.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi pada hari ini, Juru Bicara DPRD Kabupaten Malang Rahmat Kartala menyampaikan, bahwa atas kesepakatan bersama, Fraksi PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, Demokrat dan Hanura DPRD Kabupaten Malang, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD disampaikan secara bersama dan menunjuknya sebagai juru bicara. “Untuk itu, atas kepercayaan yang telah diberikan, Saya menyampaikan terima kasih,” ucapnya.

Dalam rangka menyikapi dan menentukan kebijakan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna Dewan pada Kamis, 20 September 2018 yang lalu

Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang telah mencermati penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempersandingkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malang pada 3 Agustus 2018.

“Perlu kita pahami bersama bahwa dalam penyusunan Rancangan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang pada akhirnya termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2019, harus selaras dimana sejak awal penyusunan sudah harus melibatkan peran masyarakat, baik yang diaspirasikan melalui kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional,” ulasnya.

Disamping itu, kata dia, perlunya mempertimbangkan pokok-pokok Pikiran DPRD, dan hasil rapat kerja dengan DPRD dengan Perangkat Daerah serta tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian setiap pengalokasian program, kegiatan dan anggaran akan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, fraksi-fraksi tentu memperhatikan aspirasi masyarakat dan permasalahan secara umum yang terjadi saat ini, “Kami sangat mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang 2019 dengan tema ”Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”,” terangnya.

Adapun prioritas Pembangunan Tahun 2019 diantaranya:

  1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Dasar.
  2. Penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal.
  3. Optimalisasi potensi pariwisata.
  4. Peningkatan upaya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana.
  5. Peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Terkait alokasi anggaran untuk masyarakat miskin dan siswa miskin diharapkan pada 2019 nanti, anggaran tersebut dapat disalurkan sesuai dengan data yang sudah divalidasi 2018 ini, “Kami juga mengharapkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD untuk dapatnya direalisasi pada Perangkat Daerah yang sudah ditunjuk,” pungkas Rahmat Kartala.

Sementara itu, Bupati Malang H Rendra Kresna menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum bersama fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Malang, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan membentuk peraturan daerah yang baru mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dimana pengaturan kembali ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata dan sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata.

Adapun hingga saat ini pelaku usaha pariwisata yang sudah terdaftar di Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Malang dan telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terdiri dari beberapa usaha pariwisata, yaitu, “Usaha transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi dan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi,” ucapnya.

Dengan adanya pengaturan kembali Raperda ini diharapkan semua pelaku usaha periwisata akan terdaftar,  seiring dengan program pemerintah pusat terkait perizinan.

Sedangkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 dan tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang, pembentukan Raperda tersebut adalah sebagai upaya merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, guna memenuhi tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang dalam pelayanan kepada masyarakat, dan agar dapat memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Kami sepakat terhadap usulan dewan yang terhormat untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006  tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang, dan membentuk Peraturan Daerah baru dengan pertimbangan bahwa bentuk BUMD Jasa Yasa Kabupaten Malang harus dipertegas dalam Peraturan Daerah yang selanjutnya secara teknis akan dilakukan pembahasan antara tim Raperda Kabupaten Malang dan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang,” pungkas Bupati Malang Dr H Rendra Kresna. (Yahya).

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here