Dishub Tambah Lokasi Uji Kelaikan Kendaraan Serap Anggaran 5,5 Milyar

0
55
KUT uji kir talangagung saat melihat pengerjaan gedung baru

KABUPATEN MALANG  |  Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Malang, pada tahun ini melakukan penambahan lokasi uji berkala (KIR), yang lokasinya berada diterminal Talangagung, Kepanjen. Guna melakukan penambahan tersebut Dishub membutuhkan anggaran sebesar Rp 5,5 milyart dengan sumber dana APBD tahun 2018.

Pada awak media, Tutuk Handayani, kepala UPT uji kir Talangagung menjelaskan, pelaksanaan pembangunan gedung dilakukan oleh CV. Ficotama dengan nilai Rp 1.875.000.000,- dengan waktu pelaksanaan 90 hari. “Pembangunan gedung baru ini sesuai standart yaitu 7 x 60 meter,” terangnya, Rabu (3/10)

Dimana nantinya pelaksana juga akan menambah panjang gedung lama, karena panjangnya hanya 45 meter perlu penambahan 15 meter untuk standartnya. Bahkan nantinya agar menyatu dengan gedung lama tembok pemisah akan dihilangkan dan atapnya langsung dijadikan satu.

“Nantinya uji kir akan ada pada satu ruangan, namun didalam gedung itu ada dua alat uji kir,” kata, Tutuk

Tutuk, juga menerangkan secara rinci penggunaan anggaran sebesar Rp 5,5 milyart itu, untuk pembangunan gedung sebesar Rp 1.875.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV Ficotama, sedangkan pengadaan alat uji kir dilakukan oleh CV. Buana Inti Persada dengan nilai Rp 2’669.100.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 955.900.000,- untuk konsultan. “Penambahan lokasi uji itu sangat penting karena kendaraan yang uji rata-rata setiap hari sebanyak 130 kendaraan,” ujarnya.

Sementara itu menurut, Suhartono, pengawas proyek dari CV Ficotama, memaparkan secara detail bahwa kegiatan pembangunan gedung uji itu selama 90 hari, dengan anggaran sesuai kontrak yang dilakukan CV dengan Dishub. “Saat ini sudah melakukan pengerjaan penggalian pondasi,” paparnya.

Bahkan nantinya saat pengerjaan atap jika tembok sudah selesai, akan dilakukan sore hari agar tidak menggangu pelaksanaan uji ker yang dilakukan dinas. Bahkan saat atapnya nanti dibongkar untuk menutupi sementara pakai terpal, dengan tujuan menjaga alat yang sudah ada.

Tetapi saat ditanya kenapa tidak pasang papan nama proyek, pihak CV menjelaskan masih belum karena seluruh alat masih belum seluruhnya ada diproyek. Bahkan yang paling mengejutkan adalah tidak adanya pendampingan dari jajaran samping (TP4D), sebagai pengawas rekanan agar tidak adanya tindakan nakal yang dilakukan rekanan. “Kami tidak mendaftarkan pendampingan,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sudah melakukan MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (inpres) no 7 tahun 2015 tentang: pengawasan pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here