Warga Sananrejo Mengadu DPRD Minta Tower Dibongkar

0
143
Perwakilan warga Sanarejo Turen saat di DPRD

KABUPATEN MALANG  |  Puluhan warga Sananrejo, kecamatan Turen, kabupaten Malang, yang berasal dari Rt 22,34 dan 35 Rw 05,07, pada hari Kamis (5/10) mengadu ke DPRD terkait Tower Base Transceiver Station (BTS) yang ada didesanya meminta untuk di bongkar. Hal itu seperti yang diutarakan oleh Mario Indra S, Kamis (5/10).

Pada awak media perwakilan warga itu, menuturkan, bahwa warga yang berada di sekitar tower yang tingginya 70 meter itu. Alami was-was takut roboh apalagi kalau saat musim hujan, warga yang ada di sekitar tower merasa tidak tenang. “Kami tidak mengingkari saat sosialisasi 10 tahun lalu dapat uang 500 ribu,” terang, Mario.

Hal senada juga dikatakan, Marotib (48), bahwa pada dasarnya warga meminta untuk membongkar tower tersebut, apalagi perijinan yang dimiliki sudah habis masa waktunya. Karena ijin yang dimiliki tower itu hanya 10 tahun, hal itu di ketahui seluruh warga saat sosialisasi untuk pendirian pada tahun 2007 lalu.

“Saat ini kemauan warga pemilik agar membongkar tower tersebut dan meminta pada pemerintah agar tidak memperpanjang ijinnya,” kata, Marotib.

Bahkan dua orang perwakilan warga itu, senada mengatakan, keberadaan tower itu sangat mengganggu membuat tidak tenang. Apalagi perpanjangan ijin yang bakal dilakukan itu tidak ada persetujuan warga, “Oleh karena itu kami meminta bantuan pada DPRD terutama komisi 1, apalagi di desa tidak ada arsip terkait keberadaan tower tersebut,” papar, Marotib.

Sementara itu menurut, Didik Gatot Subroto, ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Malang, pihaknya saat ini hanya sebatas menampung aspirasi warga dari Desa Sananrejo Turen. Terkait pembongkaran Tower pihaknya tidak bisa melakukan, namun warga harus melakukan tuntutan melalui PTUN.

Namun titik permasalahan ini muncul, akibat kebutuhan komunikasi yang seharusnya, pihak aparat desa atau kecamatan bisa melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu pemilik lahan, profeder, kominfo dan perijinan agar memfasilitasi aspirasi warga yang terdampak.

“Seharusnya profeder selalu menjaga komunikasi dengan warga, jangan sampai terjadi kebuntuhan,” kata, Didik.

Karena kalau di perhitungkan dengan kebenaran profeder harus memberi jaminan sosial, terhadap warga yang terdampak. Dimana jaminan yang harus dilakukan mengikutkan asuransi kematian dan kesehatan.”Artinya jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada tower itu, warga yang terdampak sudah ada jaminan atau protex yang dilakukan oleh profeder,” tegas, Didik.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here