KPK Resmi Tetapkan Rendra Kresna Sebagai Tersangka

0
258
Dr.H.Rendra Kresna

KABUPATEN MALANG  |  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Malang, Dr.H.Rendra Kresna sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011, Kamis (11/10).

Dalam keterangan persnya, Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa Bupati Malang disangkakan dengan dua kasus tindak pidana korupsi. “Perkara pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang,” terang, Saut, dalam siaran persnya.

Menurut, Saut, dalam perkara pertama itu, Rendra, diduga menerima suap dari Ali Murtopo sebesar Rp 3.45 M terkait penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan di Dindik Kab Malang pada tahun 2011. Perkara tersebut berawal dari Ali Murtopo yang merupakan tim sukses Rendra Kresna dalam Pilbub 2010. “RK bersama tim sukses termasuk AM melakukan pertemuan untuk membahas dana kampanye untuk proses pencalonan sebagai Bupati Malang periode 2010-2015,” jelas, Wakil Ketua KPK.

Dalam pertemuan itu disepakati Ali menyediakan dana kampanye untuk Rendra, sebagai konsekuensi untuk pembayaran hutang, maka setelah Rendra menjabat sebagai Bupati Malang, maka dilakukan pengumpulan fee proyek di Kab Malang, yakni DAK bidang pendidikan tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.

“Sebagai pihak yang diduga menerima, RK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b UU No.13 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi,” kata, Saut.

KPK saat lakukan pemeriksaan di OPD kab Malang

Sementara itu dalam perkara kedua, Rendra bersama-sama dengan Eryk Armando Tala diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp 3.55 M. “Penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang, KPK akan terus mendalami dugaan penerimaan-penerimaan tersebut dalam proses penyelidikan ini,” kata Saut.

Dia kemudian memaparkan dalam upaya penyelidikan yang dilakuman sejak 4 Oktober 2018, mulai Senin (8/10) KPK telah melakukan pengeledahan dari 22 lokasi. 22 lokasi yang digeledah KPK meliputi rumah dinas, rumah pribadi dan kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Saat melakukan pengeledahan di rumah dinas Bupati, di Pendopo Kab Malang di Jalan KH.Agus Salim, Kota Malang, KPK menyita uang tunai asing SGD 15.000.

Sedangkan saat melakukan pengeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 305 juta, saat dilakukan pengeledahan di salah satu Kepala Dinas OPD Kab Malang, penyidik lembaga anti rasuah menyita uang tunai sebesar Rp 18.950.000.

“Direncanakan proses pemeriksaan saksi juga akan dilakukan di Malang. Kami ingatkan agar semua pihak yang dipanggil sebagai saksi agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik dan menyampaikan informasi secara benar,” tegas, Wakil Ketua KPK.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here