Penjabaran Kapolres Malang Saat menjadi Keynote di Seminar Anti Korupsi

0
113

KABUPATEN MALANG | Di depan ratusan mahasiswa peserta diskusi anti korupsi di UMM, yang digelar BEM Malang Raya, FPOTB dan Senat Mahasiswa UMM, Kapolres Malang menjabarkan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Rabu (24/10/18).

Hal tersebut, jelas Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, sebagai alternatif solusi dalam upaya pencegahan dan pembangunan sistem untuk selamat dari praktik korupsi.

“Saya sampaikan terimakasih kepada panitia BEM se Malang Raya, FPOTB, para aktivis, UMM dan semua pihak yang menyelenggarakan acara seminar ini dan telah memberikan kesempatan kepada Saya sebagai pembicara dalam seminar anti korupsi dan deklarasi damai pemilu 2019,” katanya saat sebagai keynote speaker.

Menurut YS Ujung, begitu populer disapa, BEM, DPM dan para mahasiswa dan penyelenggara merupakan kelompok pemuda yang peduli dan berusaha menemukan solusi atas berbagai permasalahan bangsa, khususnya pencegahan bahaya korupsi. Terutama di Malang Raya.

“Sebagai agent of change dalam masyarakat, mahasiswa diharapkan berperan aktif dan selalu menjadi garda terdepan dari tindakan melawan korupsi,” tegasnya.

YS Ujung juga banyak menyampaikan soal pengertian dan gambaran umum korupsi dan penanganan kasus korupsi oleh Polres Malang.

“Sesuai UU Korupsi yang pernah ada di negara Indonesia  adalah UU No 3 tahun 1971, UU No 31 tahun 1999, UU No 20 tahun 2001. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa,” terangnya.

Adapun penanganan kasus korupsi oleh Polres Malang pada tahun 2018, telah menangani sebanyak 9 kasus korupsi. “Diantaranya bidang pencegahan dan penanganan Dana Desa Polres Malang. Kami sudah sudah membuat MoU dengan Pemkab Malang untuk pencegahan penyalahgunaan dan penyelesaian dana desa,” jelasnya.

Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dilakukan Polres Malang, kata dia, adalah konsep pembangunan zona integritas yang dicanangkan Kemenpan RB.

“Ini merupakan alternatif solusi yang bagus untuk membangun sistem pencegahan korupsi. Polres Malang selama setahun ini, sudah dalam proses membangun zona integritas dan insya Allah bulan Desember nanti akan mendapat predikat WBK dari Kemenpan RB,” akunya.

Konsep tersebut, YS Ujung menilai, sangat bagus karena sangat menyentuh segala aspek mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dalam proses menuju zona integritas juga melibatkan surveyor eksternal yang independen untuk mengukur indeks persepsi korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan,” katanya.

Seyogyanya, harap YS Ujung, konsep tersebut bisa diterapkam di semua lembaga termasuk lembaga pendidikan. Tentunya dengan perubahan-perubahan konsep yang disesuaikan.

Terakhir YS Ujung menyampaikan soal Pemilu 2019. “Saya mengajak semua elemen untuk menjaga kondusifitas keamanan. Terima kasih acara ini juga sudah deklarasi Pemilu 2019 damai.

Diketahui, di Kabupaten Malang akan diselenggarakan Pilpres dan Pileg yang diikuti 16 parpol dan 896 caleg. “Dari itu, selain komitmen berantas koruosi, mahasiswa dan semua pihak untuk menghindari black campaign, politisasi SARA, money politics dan isu fitnah serta informasi hoaks,” harap Kapolres Malang. (Yahya).

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here