DPRD Dorong Pemkab Malang Ajukan Penguasaan Lahan Obyek Wisata

0
211
Didik Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang

KABUPATEN MALANG  |  Peningkatan sektor wisata merupakan salah satu, program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang terkandung dalam visi-misi. Hal ini banyak mendapat tanggapan yang positif, dari yang memiliki obyek wisata diwilayahnya. Namun sayangnya lokasi wisata tersebut masih dalam pengusaan Perhutani, selaku engelola lahan dimana obyek wisata tersebut berada.

Terkait tersebut pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Malang, terutama Komisi I meminta pada Pemkab Malang untuk melakukan penguasaan lahan pada setiap lokasi ada wisatanya. “Kita harus menguasai lahan tersebut dalam artian lahan itu sudah benar milik Pemkab, agar dalam melakukan pembangunan seluruh fasiltas yang ada tidak merugi,” ujar, Didik Gatot Subroto, kerua Komisi I DPRD kabupaten Malang, Selasa (30/10)

Maka pihak Pemkab Malang harus mengajukan penguasaan lahan obyek wisata, pada pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasalnya sampai saat ini hampir seluruhnya obyek wisata, masih ada didalam pengusaan Perhutani dan hal itu perlu adanya peralihan pengelolaan. Sebab hal itu berimbas pada pengembangan lokasi wisata tersebut, mulai dari infrastruktur jalan sampai pemenuhan yang ada didalam lokasi wisata tersebut.

“Sebagai contoh dengan terbangunnya jalan lintas selatan, banyak obyek wisata baru bermunculan, namun semua lahan yang ada masih dalam pengusaan perhutani,” kata Didik.

Dengan peralihan pengelolaan lahan pada setiap obyek wisata, nantinya Pemkab Malang akan banyak mendapatkan ganti dari pemasukkan yang diperoleh dan masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika hal itu ridak dilakukan maka yang lebih untuk pihak lain, sementara Pemkab terus melakukan pembangunan infrastrukturnya dan tidak mendapatkan apa- apa.

Apalagi saat ini Pemkab Malang secara besar-besaran, melakukan promosi destinasi wisata pantai selatan. Sebagai pelakunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menggunakan anggaran yang tidak sedikit yang dikemas dalam Malang Beach Festival (MBF), yang bertujuan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke pantai selatan. “Hanya sebagian kecil masyarakat sekitar yang mendapat imbasnya,” urai Didik.

Namun beda lagi kalau lahan itu dikuasai oleh Pemkab Malang, sehingga bisa secara penuh melakukan pembangunan. Meski nantinya soal pengelolaan dilakukan Kerjasama Usaha (KSU) dengan pihak desa, namun pemasukkan dari obyek wisata tersebut bisa total baik Pemkab maupun masyarakat sekitar secara penuh. “Sehingga impas antara pengeluaran dan pemasukkan tidak ada pihak lain yang hanya menerima keuntungan,” tegas Politikus asal PDI-P.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here