Masyarakat Dalam Memilih Gunakan Hati Nurani Jangan Ikut-Ikutan

0
125

KABUPATEN MALANG  |  Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Drs. H.M. Sanusi MM. mengajak masyarakat dalam memilih pemimpin menggunakan hati nurani, lihat rekam jejaknya sehingga didapat pemimpin yang baik.Hal itu seperti yang disampaikan dalam sambutan pembukaan Pilkades serentak diDesa Wonokerso, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang, Minggu (11/11).

Dalam pembukaan Pilkades serentak ke 2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, tersebut di ikuti oleh 41 desa, 23 kecamatan dengan sebanyak 141orang Calon Kades (Cakades). Maka perlu kecerdasan masyarakat dalam memilih pemimpin, agar mendapatkan pemimpin yang bisa menjalankan program dan mengarah pada kemanuam desa tersebut.

“Namun yang paling penting bisa mewujudkan visi misi yang dibawah saat mencalonkan, yang semuanya bermuara untuk kesejahteraan warganya,” kata, Sanusi.

Wakil bupati, juga menjelaskan kenapa dilakukan secara serentak, karena memasuki era perkembamgan demokrasi secara baik. Agar meminimalisir kecurangan, praktek perjudian dan mengurangi biaya yang teralokasi. “Hal ini juga dilakukan pada tahun lalu, bahkan ditahun depan kuga akan dilakukan serentak yang oesertanya 200 lebih desa yang laksanakan Pilkades,” jelasnya.

Dalam acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh AKBP. Yade Setiawan Ujung Kapolres Malang, Komandan Kodim 0818 Letkol. Inf. Ferry Muzzawad, Sekdakab Malang dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya mereka melakukan peninjauan ke desa pelaksana Pilkades, yang dianggap rawan oleh panitia pelaksana Pemkab Malang.

Secara terpisah, Tridyah Maestuti, Inspektur Inspektorat Pemkab. Malang, mengutarakan berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh tim pelaksana Pemkab Malang ada 5 desa yang masuk potensi ricuh. “Kami mengatakan potensi ricuh itu karena ada isu penggunaan DD/ADD tidak sesuai dan kreteria calon,” urai, Tridyah.

Dengan adanya isu penggunaan APBdes yang tidak sesuai, yang itu bisa dimanfaatkan oleh calon untuk menyerang lawan. Sehingga hal itu bisa masuk potensi ricuh jika tidak benar, karena apapun yang bergulir pada saat pencalonan bisa dimanfaatkan. “Namun jika isi itu ada laporan yang masuk bisa dilakukan proses penyidikan, jika memang tidak benar bisa menimbulkan kericuhan,” papar, Tridyah.

Sedangkan menurut, Suwadji, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pelaksanaan Pilkades yang ada di Pemkab Malang pada tahap 1 dilakukan pada tahun 2017 lalu sebanyak 57 desa di 26 kecamatan, tahap 2 pada 41 desa di 23 kecamatan sedangkan untuk tahap 3 nanti akan dilakukan pada tahun 2019 yang bakal diikuti oleh 200 lebih desa. “Ini merupakan Pilkades terbanyak dengan peserta hampir 300 desa pelaksana,” tuturnya.

Dia, juga jelaskan kenapa yang paling banyak karena pada desa tersebut, saat itu juga dilaksanakan secara serentak yang diikuti oleh 200 lebih desa. “Sebagian memang juga ada yang tertunda pelaksanaannya seperti desa Sumberporong yang seharusnya ikut saat ini, karena salah satu calon meninggal akhirnyavdotunda tahun depan,” tegas, Suwadji.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here