Tahun 2019 ASN Dibatasi Jalan-Jalan Keluar Negeri

0
174
Hari Sasongko, ketua DPRD kabupaten Malang

KABUPATEN MALANG  |  Demi mewujudkan masyarakat yang makmur sejahtera, pemerintah pusat membatasi perjalanan dinas ke luar negeri. Hal itu dilakukan untuk efisiensi , maka pada tahun 2019 perjalanan dinas keluar negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiadakan. Apalagi yang jelas-jelas menggunakan dana APBD, “Dana perjalanan dinas keluar negeri akan dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan,” tetang, H.M. Sanusi, Plt. Bupati kabupaten Malang, Kamis (15/11)

Pada awak media, Sanusi, menjelaskan memang tidak semuanya tidak dilakukan, kecuali jika ada undangan atau permintaan pemerintah pusat maupun propinsi. Hal itu bisa dilakukan untuk mendatanginya, apalagi bertujan untuk kesejahteraan warga kabupaten Malang. “Pelarangan ini sesuai intruksi dari Gubernur Jawa Timur, kecuali kalau biaya sendiri,” jelasnya.

Sedangkan yang boleh dilakukan untuk perjalanan dinas ke luar negeri, seperti mendapat penghargaan diajak Kepala pejabat tinggi negara dan Presiden itu baru dibiayai oleh APBD. Sedangkan yang ditiadakan adalah studi banding, itu sudah tidak lagi dibiayai oleh APBD. “Maka dari itu pada tahun 2019 nanti sudah tidak ada lagi, ASN yang akan pergi keluar negeri,” kata Sanusi.

Secara terpisah, Hari Sasongko, ketua DPRD kabupaten Malang, menyambut baik terkait pengetatan anggaran perjalanan keluar negeri, oleh ASN khususnya di jajaran Pemkab Malang. Menurutnya jika tidak ada hal yang bersifat urgent atau sangat mendesak, sudah selayaknya perjalanan dinas keluar negeri yang mengunakan uang rakyat ditiadakan. “Memang untuk keluar negeri jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak dan penting bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Malang tidak perlu dilaksanakan,” tegas Hari.

Menurut Ketua DPRD Kab Malang, jika memang ada undangan dari KBRI (Keduataan Besar Republik Indonesia), maka filter atau penyaringan akan dilakukan di Provinsi Jatim. “Bagaimanapun juga kalau keluar negeri itu harus mengirim surat ke Mendagri melalui Gurbenur Jawa Timur, kemudian Gurbenur akan melihat urgensi dari kegiatan tersebut, baru setelah itu kalau memang diijinkan, maka perjalanan akan mengunakan paspor biru, bukan hijau, artinya itu perjalanan dinas. Prosesnya kan melalui telaah dan evaluasi dari Gurbenur,” pungkasnya.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here