LSM Anggap Dinkes Telah Gagal Sedangkan Dewan Tidak Lakukan Tugasnya.

0
109
Plt. Bupati Malang, Drs.HM. Sanusi, M.M

KABUPATEN MALANG  |  Tingginya kasus stunting dikabupaten Malang, hingga mencapai angka 30.323 kasus membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa angkat bicara. Berarti selama ini kasus tersebut terkesan ditutup-tutupi padahal itu merupakan permasalahan yang jadi tanggung jawab bersama.”jangan hanya mencari kebaikan tapi sembunyikan permasalahan yang serius dan bahaya,”terang, Achmad Koesairi, Koordinator Badan Pekerja LSM Prodesa, Selasa (27/11)

Pada awak media saat di hubungi, melalui telepon selulernya, menjelaskan tingginya kasus stunting di kabupaten Malang, menjadi hal yang serius, pasalnya masa depan kabupaten Malang berada di tangan generasi muda berikutnya. “Sekarang jika anak-anaknya banyak yang terganggu perkembangan fisik maupun mentalnya karena stunting, bagaimana masa depan mereka? Lebih jauh bagaimana masa depan Kabupaten Malang? 30 ribu lebih kasus stunting itu bukan jumlah yang sedikit,” jelasnya.

Achmad Koesairi, Koordinator Badan Pekerja LSM Prodesa

Dia, juga menyayangkan dan menilai kerja Dinkes telah gagal dalam tugasnya. “Selama ini alokasi dana yang tercurah paling tinggi dari APBD oleh Dinkes, namun dengan tingginya angka stunting, mau tidak mau harus saya katakan Dinkes gagal dalam tugasnya, mengapa? Penanganan dan penangulanggan stunting adalah kewenangan Dinkes, meskipun banyak OPD yang terkait dalam hal ini, tapi leading sector nya tetap Dinkes, jadi memang Dinkes yang semestinya bertanggung jawab,”paparnya..

Bahkan tak hanya menyoroti Pemkab Malang, dalam hal ini Dinkes, Koesairi, juga prihatin dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Malang. “Sebenarnya jika mau jujur, DPRD kita kemana selama ini? Bagaimana bisa kecolongan dengan tingginya stunting, tugas mereka selain melakukan legislasi dan melakukan pengawasan, artinya mereka selama ini tidak berkerja,”tandas.Koesairi.

Sementara itu Plt.Bupati Malang, Drs.HM.Sanusi, M.M mengaku akan segera mengadakan rapat kordinasi untuk membahas masalah stunting. “Secepatnya akan kita lakukan rakor, nanti Dinkes, akan melakukan diagnosa apa yang menyebabkan stunting, kita cari penyebabnya,”tuturnya.

Kasus stunting tak lepas dengan angka kemiskinan, garis kemiskinan berbanding lurus dengan stunting. Hal ini karena stunting disebabkan maal nutrisi atau kurangnya asupan gizi sewaktu ibu hamil atau balita, sehinga tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Sehinga tidak jarang anak stunting menjadi cacat, perkembangan fisiknya kurang sempurna, maupun mengalami kelemahan dalam daya pikir.

Plt.Bupati Malang tidak menampik jika tingginya angka stunting menandakan masih banyak masyarakat yang pra sejahtera, namun dia mengatakan bahwa stunting yang terjadi lebih dikarenakan pola asuh yang salah dalam masyarakat. “Menurut Dinkes pola asuh juga menjadi penyebab stunting, harusnya anak diberi asupan gizi yang baik, namun kurang. Padahal selama ini penyuluhan juga sudah dilakukan,”keluh,Sanusi.

Saat dikonfirmasi mengapa di tahun 2018, angka kasus stunting begitu tinggi diiabupayen Malang, Sanusi, mengaku tidak tahu menahu. ” Ya ndak tahu, sebelumnya kan tidak muncul, mungkin apakah tidak dilaporkan. Setelah saya rakor, saya lihat kok ternyata banyak (kasus stunting-red), saya pangil ternyata yah seperti itu,”jelas.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here