Banyak Desa Belum Bayar Pajak Terhutang Pada KPP Pratama

0
75
Budi Harjanto, Kepala KPP Pratama Kepanjen

KABUPATEN MALANG  |  Berdasarkan data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen, hingga akhir tahun 2018 masih banyak pajak terhutang yang belum dibayarkan oleh desa-desa yang ada di kabupaten Malang. Jika dinominalkan nilainya hingga mencapai 8,8 milyard “Yang belum terbayarkan itu pajak yang berasal dari penerimaan Dana Desa /Alokasi Dana Desa (DD/ADD) oleh desa,”  terang, Budi Harjanto, Kepala KPP Pratama Kepanjen, Selasa (4/12)

Padahal pemerintah memberikan DD/ADD bertujuan untuk percepatan pembangunan desa, dengan menggunakan anggaran tersebut. Namun dalam dana tersebut juga disertakan anggaran untuk membayar pajak yang harus dilakukan desa. Nampaknya hal itu masih kurang dipatuhi oleh desa, terbukti masih ada saja desa yang tidak mau sama sekali bayar kewajibannya. Pemerintah sejatinya sudah menyediakan pajak didalam DD/ADD yang diterimakan kepada desa-desa. “Sebenarnya uang untuk membayar pajak sudah disediakan di DD/ADD yang diterima oleh desa, memang untuk besaran pajaknya tidak sama, karena tergantung dari pembelanjaan barang/jasa yang dilakukan desa,” turur, Budi.

Terkait hal ini kesannya desa enggan membayar kewajibannya, yaitu membayar pajak sebagai suatu keharusan. Padahal uang yang terkumpul dari pajak tersebut, oleh pemerintah juga dipakai unruk pembangunan serta bantuan keuangan seperti DD. “Seharusnya uang pajak DD/ADD itu kembali ke kas negara, permasalahannya ketika dana sudah masuk dikantong, mengeluarkannya untuk membayar pajak itu yang sulit,” kata, Budi.

Budi, juga menjelaskan, setiap tahunnya jumlah desa yang gak mau bayar pajak selalu naik, “Sebenarnya sejak awal 2015 kita sudah sosialisasikan, bahwa di dalam DD/ADD ada uang yang harus dikembalikan kepada kas negara, tapi tren untuk tidak membayar tiap tahun meningkat, terbukti di 2016 ada 3 desa yang sama sekali belum membayar pajak DD/ADD, 2017 ada 6 desa dan 2018 meningkat ada 64 desa di wilayah KPP Pratama Kepanjen, ini desa yang sama sekali belum membayarkan pajak DD/ADD. Bahkan data dari KPP Pratama Kepanjen, menyebutkan hampir semua desa di Kecamatan Bantur hingga awal Desember 2018 belum membayarkan pajak DD/ADD. “Kalau total rupiah nilai pajak DD/ADD yang belum dibayarkan dari 64 desa itu mencapai Rp 8.8 Milyart,” ungkap, Budi.

Untuk penagihan pembayaran pajak DD/ADD kepada desa yang bandel, KPP Pratama Kepanjen akan mengandeng pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. “Kita sudah ada kerja sama dengan Kejaksaan, jadi kita akan menyampaikan kepada kejaksaan desa-desa mana yang akan dipanggil oleh Kejaksaan. Misalkan kalau kami yang memanggil dua tiga kali tidak mempan, maka nanti Kejaksaan yang akan memanggil,”tegas, Budi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi besarnya hutang pajak DD/ADD yang belum terbayarkan, Inspektur Inspektorat Kab Malang, Tridiyah Maestuti mengaku akan mempelajarinya. “Kita akan perdalam masalah ini, karena dalam DD/ADD tidak semua dikenai pajak,”ujarnya.

Berlainan dengan Inspektorat, Camat Bantur, Tri Sulawanto mengaku telah beberapa kali sosialisasi kepada para Kades untuk membayar pajak DD/ADD. “Hal itu sudah beberapa kali kita sampaikan ke para Kades, untuk penghitungan besarnya nilai pajak, kita sarankan mereka berkonsultasi dengan KPP Pratama. Kalau untuk 2018 memang DD/ADD baru cair bulan kemarin, dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan kegiatan, jadi mungkin belum dibuat LPJ nya,”pungkas Camat Bantur.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here