Anggaran 10 M Belum Bisa Tuntaskan Pembangunan Kolam Renang

0
48
Kondisi kolam renang

KABUPATEN MALANG  |  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bertujuan menciptakan atlit renang, dengan membangun kolam renang bertaraf internasional yang berlokasi satu komplek dengan stadion Kanjuruhan. Namun hingga saat ini pembangunan kolam renang tersebut, belum bisa terselesaikan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran. Hal itu seperti yang diungkapkan, Wahyu Hidayat, kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Kamis (3/1)

Padahal untuk membangun kolam renang tersebut saat ini sudah menyerap anggaran sebesar 10 M, yang bersumber dari APBD Pemkab Malang selama tiga tahun 2016,2017 dan 2018. ” pembangunan itu fokus pada kolam renang indoor sedangkan untuk yang outdoor akan dilanjut pada tahun ini, karena untuk selesaikan semua tidak bisa diakrenakan keterbatasan anggaran,”terang, Wahyu.

Mantan kepala Dinas Pengairan itu, tidak mau kalau dikatakan kolam renang tersebut dikatakan mangkrak, pasalnya masih dalam tanggung jawab rekanan dalam melakukan perawatan. Padahal kalau dilihat secara kasat mata saat ini kolam renang yang ada baik itu indoor maupun outdoor, dalam kondisi mengenaskan tanpa adanya sentuhan tangan perawatan. Dimana airnya berwarna hijau lumut dan lantainya kotor banyak debu, justru yang lebih parah dan lebih mengenaskan adalah kondisi kolam outdoor keramik lantai banyak yang lepas dan ditumbuhi rumput serta kolam untuk loncat indah sudah airnya berwarna hijau lumut banyak kotoran didalamnya serta hewan air.

“Sejak di lounching setiap dua minggu dipakai oleh staf DPKPCK untuk renang dan kondisi itu sejak pertengahan bulan desember tidak terpakai,”kata, Wahyu.

Pembangunan kolam renang outdoor, lanjut Wahyu, akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, sebagai lanjutan serta akan melakukan pembenahan pada beberapa bagian. Baru setelah itu dilakukan penyerahan pada Dinas Pekuda dan Olah Raga sebagai penanggung jawab pengelolaannya nanti. Karena biaya pengelolaan kolam renang itu dipwrlukan biaya tinggi, maka nantinya pihak Dispora bisa menyewakan pada pihak luar agar mendapatkan penghasilan sebagai bantuan biaya pengelolaan.” Kami tidak berani untuk menyewakan, karena bukan sebagai pengelola,”urainya.

Dengan terbengkalainya kolam renang milik Pemkab Malang, menjadi perhatian serius, Wawan Sobari,S.IP.MA.PhD, pemerhati kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Menurutnya dengan belum bisa digunakannya fasilitas publik ini, menjadi kerugian sendiri bagi masyarakat kabupaten Malang. “Penyediaan kolam renang itu kan untuk kepentingan publik, karena mengunakan dana publik, dengan kondisi seperti ini yang dirugikan adalah publik, karena seharusnya publik sudah bisa menikmati fasilitas itu,”terang pria yang mendapatkan gelar Phd dari Flinders University of South Australlia.

Selain dirugikan karena belum bisa mengunakan kolam renang, publik juga menderita kerugian tambahan, pasalnya fasilitas untuk masyarakat Kab Malang , kini berpotensi rusak. “Artinya nanti dana publik harus dikeluarkan lagi untuk biaya perbaikan. Disitu nanti ada potensi kerugian publik, saya tidak menghitung potensi kerugian negara, tapi potensi kerugian publik,”ungkap Dosen FISIP UB.

Menurut pria kelahiran Bandung, belum bisa digunakannya kolam renang indoor Kanjuruhan, merupakan indikasi belum siapnya Pemkab Malang, dengan hasil pengerjaan kontraktor atau pemborong.”Daripada nanti disalahkan oleh BPK yang mengaudit, maka lebih baik itu tidak diserahkan dahulu dan menjadi tanggung jawab kontraktor. Sebaiknya ini penting untuk mengali kontraktor, apa yang menyebabkan belum bisa digunakannya kolam renang itu,”beber Wawan.

Lebih lanjut, Wawan menyarankan agar Pemkab Malang, belajar pada Pemkot Malang, dalam pengalaman yang hampir sama, dimana air kolam Stadion Gajahyana tidak pernah diganti selama bertahun, karena alasan biaya yang mahal. “Pemkab Malang harus belajar bahwa penyediaan fasilitas publik, harus terencana dan profesional, karena ini berbicara tentang keselamatan, dan tingkat kepuasan kepada masyarakat,”bebernya.

Bahkan, kata dia, jika masyarakat atau kelompok masyarakat ada yang tidak puas kemudian melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia, maka Pemkab Malang harus bisa menjelaskannya.

“Penting disini pihak pemerintah, siapapun itu, pelaksana atau kuasa anggaran, harus bisa menjelaskan kepada publik, apa persoalan yang menyebabkan kolam renang itu belum bisa digunakan dan beresiko menjadi rusak,”pungkas Wawan Sobari.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here