KOMPAK Desak Kejari Pasuruan Buka Kembali Kasus Dugaan Korupsi Mark Up Lahan

0
56
Lujeng Widarto, koordinator KOMPAK saat klarifikasi mark up dana pembelian lahan kantor Camat Panggungrejo ke Sekda Kota Pasuruan, Bahrul Ulum, di ruang kerjanya, Rabu (23/1/2019) siang. (Foto : aziz)

PASURUAN  |  Mark up dana atas pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sebesar Rp 2,9 miliar, yang sempat vakum selama 5 bulan ini, bakal terungkap, seusai dana kelebihan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan itu dikembalikan oleh pemilik lahan pada 30 Juli 2018 lalu, yang ternyata disinyalir ada pembohongan publik.

Hal itu terungkap pada fakta persidangan atas kererangan saksi-saksi pada Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin (21/1/2019), dengan terdakwa M Baqir, selaku pemberi suap kepada Walikota Pasuruan non aktif, Setiyono, terkait proyek Pengembangan Layanan Usaha Terpadu–Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), Kota Pasuruan.

Dari keterangan Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono yang dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa M Baqir, menyatakan bahwa dirinya telah mengembalikan dana kerugian negara dalam mark up pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Panggungrejo, sebesar Rp 200 juta melalui rekening Hendrik. Dana itu didapatkannya dari fee proyek dari 10 rekanan yang dapat ploting proyek.

Tentu saja atas pernyataan Setiyono yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam pusaran korupsi berjamaah tersebut, menuai reaksi dari Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK) Pasuruan.”Pernyataan Setiyono adalah bukti kebohongan publik yang dilakukan oleh Sekda Kota saat itu,” kata Lujeng Widarto, koodinator KOMPAK, saat klarifikasi ke Sekda Kota Pasuruan di kantornya, Rabu (23/1/2019).

Ia menjelaskan bahwa saat itu, Sekda Kota Pasuruan, Bahrul Ulum, atas perintah Setiyono, menyebutkan bahwa Handoko yang merupakan pemilik lahan untuk kantor Kecamatan Panggungrejo telah mengembalikan dana itu sebanyak Rp 2,9 miliar ke kas negara.”Anehnya yang mengembalikannya justru Setiyono. Ini kan jelas adanya pelanggaran hukum, sehingga aparat penegak hukum harus tanggap dan menyikapinya,” tutur dia.

Atas akal-akalan tersebut, pihaknya mendesak pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan yang menangani kasus itu, agar membuka kembali. Mengingat lanjut Lujeng, apabila ditemukan bukti baru maka kasusnya bisa dibuka kembali.”Kami juga akan melaporkan pada KPK kasus berkolerasi ini. Kami minta Handoko juga diproses, demi tegaknya hukum. Karena siapapun yanc terlibat harus diproses agar jelas,” terang Lujeng.

Sementara Sekda Kota Pasuruan, Bahrul Ulum secara tegas menyatakan tidak tahu soal pengembalian uang negara. Karena diakuinya dirinya hanya mendapatkan informasi dan data dari Walikota Setiyono.”Saya hanya diberi perintah untuk mengumumkannya pada wartawan saat itu. Saya dapat perintah, ya saya harus laksanakan. Untuk soal pengembalian saya tak tahu,” ujarnya. (ziz)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here