Kejari Undang 5 Desa Belum Bayar Pajak Selama Empat Tahun

0
105
Saat pihak Kejari lakukan pemeriksaan berkas Desa yang di panggil

KABUPATEN MALANG  |  Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Malang, Selasa (12/3) mengundang 6 desa yang belum bayar pajak. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut kerja sama, dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen.

Enam desa yang dipangil Kejari berasal dari kecamatan Sumbermanjing Wetan ada 3 desa yakni, Tegalrejo, Klepu, dan Sekarbanyu. Tiga desa lainnya adalah Desa Talok dari kecamatan Turen, Gondanglegi Wetan kecamatan Gondanglegi dan Permanu kecamatan Pakisaji. Para Kepala Desa (Kades) sudah sejak tahun 2015 hingga 2018 tidak membayar pajak Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Pada awak media, Wahyu Susanto, Kasi Datun Kejari kabupaten Malang, pihaknya memanggil enam Kades untuk dilakukan penagihan pajak DD/ADD yang harus mereka bayarkan. “Hari ini kita melakukan pemangilan pertama kepada enam Kepala Desa, posisi kita adalah pengacara negara, dalam hal ini kita mewakili KPP Pratama Kepanjen, fungsi kita semacam negoisator seperti itu,”terang, Wahyu.

Kepada perwakilan enam desa tersebut pihak Kejari, menanyakan alasan mengapa sampai hari ini pajak DD/ADD yang semestinya sudah terbayarkan, bahkan sama sekali belum dibayarkan. “Kita cari tahu kendalanya apa yang membuat mereka tidak bayar pajak DD/ADD yang mereka terima untuk pembangunan desanya. Semestinya tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak membayar pajaknya, karena teman dari KPP Pratama telah sering melakukan sosialisasi,” jelas, Wahyu.

Jika pemanggilan pertama, para Kades masih belum bisa datang, pihak Kejari akan melakukan pemangilan sampai tiga kali. “Kalau sampai pemangilan tiga kali, tidak hadir, maka akan kita lakukan kajian, kita analisa, apakah ada indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jika dari kajian itu memang disimpulkan ada upaya melawan hukum, maka kasusnya akan ditingkatkan ke ranah pidana. Sebelumnya kita sudah pernah melakukannya beberapa kali,”tegas, Wahyu.

Senada dengan Kasi Datun Kejari Kab Malang, Kasi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 4, KPP Pratama Kepanjen, Djoko Supraktikno menyampaikan, meski para Kades belum membayar sama sekali DD/ADD, tidak bisa serta merta mereka dipidanakan. “Kita lakukan upaya persuasif terlebih dahulu, seperti yang hari ini, kita cocokan data berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika mereka sudah siap dan membawa uangnya, bisa langsung dilakukan pembayaran. Jika masih belum, kita ada keringanan untuk membayar dengan konsekuensi yang ada tentunya, seperti tambahan biaya untuk mencicil diluar denda yang harus dibayarkan,”jelas Djoko.

Jika dari keenam Kades atau perwakilan yang dipanggil membayar semua pajak DD/ADD maka total penerimaan pajak yang diterima antara Rp 100 – 200 juta. “Itu nilai estimasi kami, kalau penerimaan pajak dari DD/ADD rata-rata satu tahun mencapai Rp 8 -10 Milyar,”ungkapnya.

Kasi Waskon 4 KPP Pratama Kepanjen ini menghimbau agar para Kepala Desa maupun perangkatnya tertib membayarkan pajak DD/ADD. “Dari DD/ADD yang mereka terima dan gunakan, ada sebagian yang dikenai pajak, jadi sebenarnya uang pajak tersebut sudah disediakan oleh negara di DD/ADD dan harus dikembalikan ke negara. Jika dibayarkan tepat pada waktunya banyak keuntunganya, uang hasil pembayaran pajak bisa digunakan untuk program pembangunan yang lain, dan mereka tidak akan membayar denda keterlambatan,”pungkasnya.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here