Apapun Keputusan Gubernur Semua Pihak Harus Jalankan

0
45
Ir. Tomie Herawanto, MP, kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) kabupaten Malang

KABUPATEN MALANG  |  Mediasi penyelesaian yang dilakukan Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil), terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sumber Wendit antara Pemkab dan Pemkot Malang. Akhirnya juga menemui jalan buntu (dead lock), sehingga penyelesaian diserahkan pada Gubernur Jawa Timur. Hal itu seperti yang diutarakan Drs. Didik Gatot Subroto SH, ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Malang, Jumat (22/3).

Pada awak media, Didik, menjelaskan bahwa permasalahan PKS terkait pengambilan air Wendit yang dilakukan PDAM kota Malang, dalam PKS tersebut PDAM kota harus membayar retribusi atas pengambilnya. Namun sejak pertengah tahun 2017 yang menjadi kewajibanya tidak dilakukan lagi.

Sehingga Pemkab Malang menuntut pada kota Malang, sesuai dengan PKS yang telah ditanda tangani bersama. Namun hal itu tidak pernah digubris oleh kota Malang, hingga kabupaten Malang meminta Pemprop untuk mediasi terkait permasalah tersebut. Tetapi permasalahan yang dimediasi Bakorwil menemui jalan buntu, hingga Bakorwil berkirim surat ke Gubernur terkait permasalah yang ada di Malang.

“Sampai hari ini kita menunggu putusan penyelesaian PKS oleh Gurbenur Jatim, meski sebelumnya DPRD, Pemda Kabupaten Malang dan Pemkot Malang telah duduk bersama membicarakan PKS ini dengan difasilitasi Bakorwil, karena dead lock, akhirnya diputuskan, penyelesaian masalah PKS akan ditentukan Gurbenur,” kata, Didik.

Apapun keputusannya, lanjut Didik, yang diberikan Gubernur semua pihak harus tunduk, serta menjalankan yang menjadi keputusan tersebut. Namun, Dia, meminta pada Pemkab Malang untuk gencar melakukan lobi ke Gurbenur Jatim. “Ini lobi dalam rangka mempertahankan hak kita, karena ada potensi kehilangan kontribusi dari pemanfaatan aset kita oleh Pemkot Malang. Jangan sampai kita kecolongan lagi, dengan didahului lobi oleh Pemkot Malang, oleh karena itu Pemkab Malang harus pro aktif,”tegasnya.

Sementara itu, Ir. Tom8e Herawanto, MP. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) kabupaten Malang, menyatakan bahwa permasalahan PKS Sumber Wendit memang menjadi perhatian serius Pemkab Malang. Pihaknya dangat setuju atas usulan yang dilontarkan ketua Komisi 1. “Tentu ini menjadi perhatian kami, kami akan berusaha mempertahankan hak kita. Permasalahan ini kemarin sudah dimediasi Bakorwil,” urainya, Tomie.

Karena berdasar hasil audit yang dilakukan BPKP terhadap PDAM kota Malang, BPKP cukup dibuat terkejut dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan air. Padahal seluruh air yang dijual PDAM kota Malang semuanya berasal dari kabupaten Malang, atas dasar itulah maka pihak Pemkab Malang akan menaikkan retribusi air yang diambil PDAM kota malang.” Namun hal itu belum bisa terealisasi hingga harus melibatkan pemerintah propinsi,” papar, Tomie.

Perlu diketahui bahwa PKS yang ada itu akan  berakhir pada tahun 2022 nanti, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan Sumber Wendit akan lakukan secara internal. Jika nantinya ada daerah yang membutuhkan dibangunkan tandon lalu dipasang meter, yang bisa dikontrol secara bersama agar tidak timbul iecurigaan atau kecuarangan. ” meteran yang terpasang itu memang sepenuhnya dalam pengawasan kita, namun pihak pemanfaat lain bisa juga melihat berapa meter yang di manfaatkannya,” tegas, Tomie.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here