2.400 Kilometer Jalan Desa Akan Meningkat Jadi Jalan Kabupaten

0
24
Ir. Romdhoni, Kepala DPUBM kabupaten Malang

KABUPATEN MALANG  |  Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ( DPUBM) berencana akan meningkatkan status, sejumlah jalan desa menjadi jalan kabupaten Malang. Jalan yang akan beruba status itu merupakan jalan desa yang mengarah pada Potensi Wisata Nasional, hal itu seperti yang diungkapkan Ir. Romdhoni, Kepala DPUBM kabupaten Malang, Rabu (27/3)

Pada awak media, Ir.Romdhoni, menjelaskan dengan adanya lima proyek strategis nasional dikabupaten Malang seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, Tol Malang Pandaan, peningkatan status bandara internasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN TNBTS) serta pembangunan jalan jalur lintas selatan (JLS), mau tidak mau merubah pola tata ruang daerah yang ada. ” memang secara riil jalan yangvada di wilayah kabupaten Malang itu ada tiga yaitu, halan Nasional, Propinsi dan jalan kabupaten,”jelasnya.

Guna mendukung lima program strategis nasional, DPUBM membuat konsep dengan meningkatkan panjang jalan kabupaten menjadi 4 ribu km dari semula 1.667 km, dengan cara menaikan status jalan desa yang sebelumnya dianggap aset non status, naik kelas menjadi jalan kabupaten. Secara total panjang jalan kabupaten mulai dari jalan desa tidak kurang dari 16.ribu km, hal ini sangat memberatkan APBD jika semuanya menjadi tanggungan pemerintah daerah.

“Dengan diambilnya atau ditambahnya jalan kabupaten, diharapkan desa bisa melakukan pembangunan jalannya dengan baik.” Kata, Romdhoni.

Demi terealisasinya konsep tersebut 0ihak PUBM sudah membicarakan dengan Pimpinan Daerah kabupaten serta DPRD, meskipun masih sebatas lisan tetapi semuanya setuju dengan program itu. Malang.”Konsep ini meski baru secara lisan sudah disetujui pimpinan kami dan DPRD. Bahkan sudah diajukan untuk mendapat persetujuan dari Gurbenur,saat ini kami sedang menunggu jawabannya,”ungkapnya.

Sedangkan jawaban pihak Pemprop Jatim tidak bisa cepat didapat, harus melihat fungsi dan konektivitasnya dengan daerah atau kota lain. Sembari menunggu terbitnya payung hukum untuk peningkatan status jalan lokal menjadi jalan kabupaten melalui SK Bupati, dan persetujuan Gurbenur, DPUBM melakukan pemetaan jalan di 378 desa di wilayah kabupaten Malang.

“Butuh proses, kami juga harus melakukan survey dan pemetaan mana jalan lokal yang layak dijadikan jalan nasional, kita lihat fungsi maupun konektivitasnya. Jadi tidak semua jalan lokal kita tingkatkan menjadi jalan kabupaten, tidak seperti itu,”tegas Romdhoni.

Mengenai proses pengerjaan dan perawatan, Romdhoni menyerahkannya pada kebijakan Pemkab Malang, ada dua opsi yang bisa diambil menurutnya. Pertama pengerjaan dan perawatan dilakukan langsung oleh DPUBM, dan yang kedua dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dengan mengunakan anggaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa (DD/ADD), namum untuk pengerjaan tetap dibawah pengawasan DPUBM Kab Malang.

“Dengan catatan jika pengerjaan dilakukan oleh pemdes dengan mengunakan DD/ADD tentu jumlah anggaran DD/ADD yang diterima harus ditingkatkan. Jika seperti ini kami justeru lebih senang, karena dengan keterbatasan sumber daya manusia, kami bisa fokus pada program lain,”pungkas pria yang biasa disapa Pak Rom.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here