Penjaringan BPD Kalipare Dipersoalkan Tokoh Masyarakat

0
50
Suasana pelantikan BPD Kecamatan Kalipare.

KABUPATEN MALANG | Penjaringan pengurus Badan Pengawas Desa (BPD) Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, dinilai tidak sesuai prosedur. Penilaian tersebut disampaikan tokoh masyarakat desa setempat, setelah pengurus BPD dilantik
23 April 2019.

Hal itu diungkapkan Fadil salah satu tokoh masyarakat desa setempat. Ia menganggap penjaringan pengurus BPD tidak benar, karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Malang.

Semestinya, kata Fadil, penjaringan BPD itu dilakukan dengan cara bersosialisasi dengan warga lebih dahulu di tingkat dukuh desa setempat.

“Saat ini tidak dilakukan sosialisasi terkait penjaringan BPD, Mas. BPD itu kan wakil dari warga untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya. (23/04/2019) malam.

Fadil (Tokoh Masyarakat Desa Kalipare)

Fatalnya lagi, lanjut ia, dari jumlah pengurus BPD Kalipare yang tadinya 11 orang itu, di kurangi dua orang, menjadi sembilan orang. Hal itu pun tidak ada pemberitahuan terhadap masyakat sebelumnya.

“Ada apa ini?!” ungkap tokoh masyarakat Kalipare dalam nada penuh tanya.

Senada dengan Nawari, salah satu anggota BPD yang sudah dilantik, membenarkan, bahwa, pengangkatan atau perpanjangan SK dirinya dan rekan-rekannya sebagai BPD tersebut, tidak melalui proses sosialisasi.

Hanya saja, kata dia, ada satu tokoh yang mewakili warga dusun, datang menemuinya, dan menunjuk dia untuk melanjutkan sebagai BPD Desa Kalipare. (23/04/2019) malam.

Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua Panitia Musyawarah Penjaringan BPD, Abdul Latif, kepada matamedia menjelaskan, terkait penjaringan anggota BPD itu, di Perbup atau pun di Permendagri ada (dua) pilihan.

Pertama, dengan cara sosialisasi di tingkat dukuh dan penunjukan dari perwakilan dukuh.

“Sedangkan yang kami lakukan, opsi kedua. Alasannya, karena waktu yang diberikan dalam pembentukan BPD itu sangat mepet, sehingga, tidak sempat bersosialisasi,” tuturnya.

Ia melanjutkan, “Bagi saya, yang penting sudah ada satu perwakilan dari masing-masing dukuh, dan disepakati bersama seluruh panitia yang terbentuk.”

Dari sisi lain, penjaringan BPD Kalipare kali ini, Grup WatSapp IKM (Info Kalipare Malang) sangat menyayangkan dengan sistem penunjukan dari satu perwakilan antar-dukuh tersebut, bahkan dinilai kurang efektif.

“Wakil dari dukuh itu, belum tentu mewakili dukuh masing-masing Mas, apalagi cuma 1 (orang), Ludrukan seng iyo,” komentar anggota GWA IKM dengan logat jawanya. (Yahya).

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here