Plt Bupati Ambil Sumpah Jabatan Pada 248 ASN Pemkab

0
8
Suasana Plt. Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi MM. saat pelantikan

KABUPATEN MALANG  |  Sebanyak 248 orang pejabat mulai dari eselon 2 hingga 4, pada hari Jumat (31/5) telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Plt. Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi MM. Yang berlangsung dipendopo Agung Pemkab Malang.

Pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan bertujuan mengisi kekosongan, yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena pejabat yang memegangnya alami purna tugas. “Semuanya tidak mengisi kekosongan tetapi ada OPD yang alami penyesuaian nama baru,” terang, Sanusi.

Mutasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa, karena untuk penyegaran maupun melahirkan sebuah inovasi baru bagi yang baru. Sehingga OPD yang dipegang alami sebuah kemajuan, karena pejabat yang baru ditempat yang baru dapat dipastikan memiliki inovasi yang bertujuan sebuah kemajuan.

“Pelantikan ini merupakan yang pertama sejak saya menjadi Plt. Memang ada beberapa jabatan yang kosong dan perlu diisi demi tercapai sebuah kinerja yang baik,” kata, Sanusi.

Semua tahu, lanjutnya, bahwa Pemkab malang masih kekurangan tenaga ASN, untuk tahun 2019 saja sekitar 800 orang yang purna tugas. Sehingga kekosongan yang terjadi mulai dari tingkat kepala OPD sampai kecamatan tidak kurang 200 tempat. “Tempat itu perlu di isi agar roda pemerintah tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.

Namun demikian untuk mengisi satu tempat pasti akan merubah yang lainnya, oleh karena itu tidak bisa hanya tempat itu saja yang dialokasikan sehingga menggoyang yang lainnya. “Maka dari itu saat ini berlangsung sebanyak 248 tempat yang ikut terdampak,”tegas, Sanusi.

Sementara itu menurut, Nurman Ramdansyah, melakukan mutasi tidak bisa secara parsial tetapi harus menyeluruh, karena pasti terdampak atas mutasi yang dilakukan. “Seperti ambil kotoran dalam air tidak bisa hanya begitu saja pasti seluruhnya ikut bergoyang,” urainya.

Sedangkan untuk Badan pengelolaan keuangan dan Aset hanya berganti nama menjadi Badan Kekayaan dan Aset, demikian juga untuk BKD sekarang berganti nama menjadi Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. “Ada penambahan satu OPD yaitu Badan Pengadaan Barang dan Jasa,” papar, Nurman.

Disinggung masih adanya OPD yang kosong pihaknya masih belum bisa menjawab, karena hal itu sepenuhnya kewenangan pembina kepegawaian.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here