Beranda Malang Raya Kabupaten Malang Sanusi Akan Lelang Tiga Jabatan Kadis Dilingkungan Pemkab Malang

Sanusi Akan Lelang Tiga Jabatan Kadis Dilingkungan Pemkab Malang

0
4
Drs. H.M.Sanusi, Plt Bupati Malang

KABUPATEN MALANG  |  Sudah hampir satu tahun tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak ada pejabat yang memimpin, karena pejabat yang terdahulu dipindah tugaskan oleh mantan bupati Rendra Kresna. Tiga jabatan yang kosong itu adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Meski akhir bulan Mei 2019 lalu Plt. Bupati melakukan mutasi, pada sebanyak 248 orang dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Namun tiga OPD tersebut tetap dibiarkan kosong dan masih dipegang oleh Pelaksana tugas (Plt) yaitu sekretaris dari OPD tersebut. “Kita akan lakukan lelang jabatan pada OPD yang kosong tersebut,” terang, Drs. H.M.Sanusi, plt bupati, Senin (10/6)

Memang saat ini untuk melakukan lelang jabatan tersebut pihak Pemkab, masih belum membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Bahkan rencananya Pansel masih akan dibentuk awal Juli mendatang, sedangkan Pemkab mentarget lelang yang dilakukan Pansel sudah terselesaikan pada akhir Juli.

“Saat ini masih konsentrasi menghadapi Pilkades serentak yang bakal dilakukan pada tanggal 30 Juni,” kata, Sanusi.

Namun disela menangani Pilkades serentak, lanjutnya, juga akan membentuk Pansel begitu terbentuk langsung diumumkan guna menjaring pendaftar dari ASN terutama untuk eselon 2. Karena jabatan bagi Kadis merupakan golongan eselon dua, sedangkan saat disinggung permasalah yang muncul di RSUD Kanjuruhan. Bupati masih belum menerima laporan dari bawahannya, terkait somasi yang bakal dilayangkan oleh karyawan RSUD Kanjuruhan atas hasil mutasi yang dilaiukan bupati pada tanggal 31 Mei lalu.

Bahkan Plt. Bupati terkesan tidak menghiraukan permasalahan tidak terimanya karyawan RSUd Kanjuruhan melakukan aksi, juha akan melayangkan surat somasi pada bupati dengan dipindahnya drg. Mahendrajaya dan digantikan oleh dr. Abdurrahman yang berasal dari asisten 2. Aksi mereka untuk mengungkapkan aspirasinya, namun sebagai ASN harus loyal pada pimpinan.

Karena yang berhak meminda dan menempatkan ASN dilingkungan Pemkab Malang, adalah hak prerogratif seorang bupati yang juga sekaligus sebagai pembina ASN.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here