Beranda Malang Raya Kabupaten Malang AKP Sutomo: Berpolitik Uang di Pilkades, Bisa Masuk Bui.

AKP Sutomo: Berpolitik Uang di Pilkades, Bisa Masuk Bui.

0
5
Kapolsek Kalipare AKP Sutomo

KABUPATEN MALANG | Pemilihan kepala desa (pillades) adalah peristiwa kontestasi demokrasi di tingkat desa. Maka dalam pelaksanaan pilkades juga harus mengindahkan asas demokratis.

Asas demokratis dalam pilkades tidak beda dengan pilkada, pileg, bahkan pilpres. Intinya, kontestasi pemilihan umum tingkat desa yang disebut “pilkades” itu harus berlangsung secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) serta JURDIL (Jujur dan Adil).

Bertolak dari asas demokratis tersebut, maka segala macam “modus operandi” (cara melakukan) politik uang adalah “haram” terjadi dalam kontestasi pilkades. Hanya dengan demikian itulah kontestasi pilkades dapat berlangsung secara bermartabat.

Pilkades yang bermartabat karena menerapkan asas demokratis (LUBER dan JURDIL), akan berdampak sangat baik bagi masyarakat di desa yang bersangkutan. Selain situasi dan kondisi kantibmas desa akan menjadi kondusif, juga berdampak bagus bagi kualitas pelaksanaan pilkades itu sendiri.

Terkait dengan hal-hal ideal dalam pelaksanaan pilkades tersebut, Kapolsek Kalipare AKP Sutomo berpandangan, partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila perilaku masyarakat desa baik. Selain itu sosialisasi politik serta komonikasi politik juga harus berlangsung secara baik.

“Visi dan misi atau program kerja para calon kepala desa yang akan direalisasikan bila terpilih, seyogyanya juga baik,” kata AKP Sutomo.

Perihal adanya kemungkinan terjadinya politik uang dalam pilkades serentak 30 Juni ini, Kapolsek Kalipare menegaskan, politik uang merupakan tindak pidana. Perbuatan pidana tersebut melanggar Pasal 149, (ayat 1 dan 2) KUHP. Ancamannya pidana sembilan bulan kurungan.

“Ya, kalau ada (politik uang) dan ketahuan, baik yang memberi (uang) maupun yang menerima (uang), saya tangkap, borgol, masukkan sel, lanjut ke proses hukum,” tandas Kapolsek Kalipare di kawasan Malang Selatan itu.

Langkah antisipatif yang sudah dan akan dilakukan oleh Polsek Kalipare terkait dengan kemungkinan adanya politik uang, AKP Sutomo menyampaikan pihaknya melancarkan sosialisasi pada masyarakat. Selain itu spanduk atau banner larangan berpolitik uang sudah menyebar di sekitar wilayah Kecamatan Kalipare.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kalipare, Darianto, S.Pd juga berpendapat senada. Ia katakan, politik uang merupakan tindakan yang “kotor” dan akan mempengaruhi roda pemerintahan desa jika pelakunya salah satu dari para Cakades dan terpilih nantinya.

“Guna menciptakan pilkades yang bermartabat, dan terwujutnya seorang pemimpin yang amanah, hindarilah politik uang,” pungkas Plt Camat Kalipare tersebut. (Yahya).

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here