Beranda Malang Raya Kabupaten Malang Politikus NasDem Nilai Tata Kelola Pemkab Malang Buruk

Politikus NasDem Nilai Tata Kelola Pemkab Malang Buruk

0
3
pelantikan yang dilakukan Plt. Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi MM. yang dianggap cacat hukum

KABUPATEN MALANG  |  Mutasi jabatan pada beberapa pejabat yang dilakukan oleh Plt. Bupati Drs. HM. Sanusi, banyak menuai protes dari berbagai kalangan juga termasuk Achmad Andi Politikus partai NasDem. Karena mutasi jabatan pada 248 ASN dilingkungan Pemkab Malang itu, masih mendapatkan restu dari Mendagri.

Memang kalau mendasar pada surat Mendagri no: 800/ 2350/OTDA, yang ditanda tangani Plt. Dirjen Otoda Akmal Malik tertanggal 18 April 2019 yang isinya meminta pada Gubernur Jatim untuk memberitahu Plt Bupati Malang agar jangan melakukan pemutasian sebelum dirinya dilantik jadi bupati.” Kalau melihat surat tersebut berarti mutasi yang dilakukan bupati itu tidak memiliki dasar hukum,” terang, Andi.

Apalagi ada tindak lanjut surat dari Gubernur Jatim dgn no: 821.2/694/204.4/2019 yang ditanda tangani Sekda Prop Jatim Heru Tjahyono a/n Gubernur tertanggal 16 Mei 2019, disitu jelas bahwa Plt Bupati dilarang melakukan mutasi jabatan hingga penetapan devinitip dan itupun enam bulan dari pelantikan dari Plt menjadi bupati baru bisa melakukan mutasi jabatan pada ASN dilingkungan Pemkab Malang.

“Tetapi kenapa masih ngotot melakukan mutasi jabatan, dengan begitu produk hukum yang dikeluarkan jelas cacat hukum,” kata, Andi.

Produk hukum mengalami kesalahan atau cacat hukum, lanjut Andi, maka surat keputusan yang bersangkutan yang dipakai melakukan kebijakan juga tidak sah. Sehingga pejabat yang dimutasi tidak boleh menggunakan atau mengelola anggaran ditempat yang baru.” Apa yang terjadi di Pemkab Malang itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk serta pejabatnya tidak profesional,” imbuhnya.

Mantan Politisi Golkar itu juga mengutarakan, kalaupun nanti ada surat persetujuan dari Mendagri, bupati harus melantik serta mengambil sumpah pejabat lagi. Sedangkan yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019 lalu itu harus kembali pada jabatannya kembali. Tidak serta merta mereka sudah dimutasi pada waktu lalu, hal itu tidak bisa dilakukan sebab hukum tidak belaku surut.

Karena sebuah keputusan sebelum dikeluarkan harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu, juga dilakukan telaah tidak bisa seenaknya sendiri dan tidak bisa dibuat main-main. Sebab produk hukum harus dipertanggung jawabkan, makanya dalam menyusunnya dilakukan secermat mungkin dan dilakukan oleh berbagai pihak agar menjadi hukum atau keputusan yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here