Sebanyak 248 ASN Pemkab Malang Akan diLantik Ulang Plt. Bupati

0
42
Drs. HM.Sanusi MM plt Bupati Malang

KABUPATEN MALANG  |  Sebanyak 248 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang dilantik pada tanggal 31 Mei 2019 lalu akan dilakukan pelantikan ulang. Hal itu seperti pernyataan Drs. HM.Sanusi MM plt Bupati Malang, Senin (17/6).

Pada awak media, Sanusi, menyatakan hal itu dilakukan karena saat pelantikan lalu SK yang dipakai cacat hukum (tidak persetujuan Mendagri), namun saat ini persetujuan dari mendagri sudah turun dan berada ditanganya. “Surat persetujuan secara tertulis dari Mendagri sudah turun dan saat ini sudah ada ditangan saya,” terangnya.

Hal itu dikatakan Sanusi, saat ditemui sejumlah awak media seusai menemui tamu dari Universitas Brawijaya, bahwa pengajuan ulang untuk mutasi sudah dijawab oleh Mendagri. Secara fisik surat tersebut saat ini sudah berada di tangan plt Bupati, makanya dirinya akan melakukan pelantikan ulang pada mereka semua.

Tetapi saat ditanyakan Suratnya nomer berapa dan turun tanggal berapa, sanusi menolak untuk memberitahukan dan mengatakan nanti saat pelantikan akan diberitahukan. Sehingga terkesan Plt. Bupati masih belum berani membuka fakta yang sebenarnya, padahal untuk mementahkan berita sebelumnya pihak bisa langsung tunjukkan nmr dan tanggal surat persetujuan pelantikan dari Mendagri.

“Akan kami lantik ulang mereka semua sesuai jumlah yang lalu dan posisinya tetap seperti yang pertama,” kata, Sanusi.

Hal itu bisa dilakukan, lanjut Sanusi, karena perlakuannya non administrasi, “Seperti SK plt saya antara turunnya SK dan devinitif plt tidak bersamaan” paparnya. Tetapi saat disangga terkait kasus beda Sanusi menampik dan mengatakan sama bahwa hal itu tata negara.

Peelu diketahui gonjang-ganjing pelantikan pada tanggal 31 Mei 2019 lalu pada 248 ASN dilingkungan Pemkab Malang, Plt. Bupati HM. Sanusi tetap menyatakan bahwa itu sah. Meski banyak tentangan dari berbagai pihak karena SK pelantikan yang dipakai dasar cacat hukum, pasalnya tidak ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Padahal kalau mengacu pada Surat Dirjen Otoda ke Gubernur Jatim no 800/2350/OTDA tanggal 18 April 2019 dan ditindak lanjuti surat Gubernur Jatim pada Plt. Bupati Malang no 821.2/694/204.4/2019 tanggal 16 Mei 2019. Bahwa plt. Bupati dilarang melakukan pelantikan hingga dirinya dilantik menjadi bupati devinitif dan itupun baru 6 bln kedepan setelah dilantik jadi bupati baru bisa melakukan mutasi jabatan. Namun semua itu dilanggar oleh HM. Sanusi dan pihaknya tetap melakukan mutasi jabatan hingga menuai protes dari beberapa pihak.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here