Undangan Kenaikan Kelas SDN 7 Kepanjen Menuai Kecaman

0
50
Yuli Isnani, Kasek SDN 7 Kepanjen, Kab. Malang

KABUPATEN MALANG  |  Surat undangan pengambilan raport yang diperuntukkan bagi seluruh walimurid SDN 7 Kepanjen kabupaten Malang, yang isinya bernada ancaman banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Bahkan Unggul Nugroho salah satu wakil ketua DPRD kab Malang,  juga melakukan kritikan pedas pada redaksional undangan tersebut.

Sebelumnya Unggul, dalam media sosialnya mengunggah surat undangan kepada wali murid yang berkop surat resmi SDN Kepanjen 07 dengan nomor surat : 005/28/35.07.101.404.06/2019 tertanggal 14 Juni 2019. Dalam surat undangan pengambilan raport siswa untuk kenaikan kelas ditanda tangani oleh Kepala SDN Kepanjen 07, Yuli Isnani,S.Pd, yang  menyertakan kalimat bernada ancaman.

Politisi partai Gerindra itu, sangat menyayangkan kalimat yang tertera dalam surat undangan itu, kalimat yang dipakai sangat tidak pantas dan bukan mencerminkan sebuah lembaga pendidikan. Meski persyaratan yang lain juga dipakai lembaga lain,1. Sudah mengembalikan buku yang dipinjam (buku paket), 2. Lunas uang administrasi bulanan dan uang bangku bagi kelas 1. Yang lebih keras lagi jika raport tidak diambil pada waktu yang ditentukan ” SISWA TIDAK BERHAK NAIK KELAS”

“Meski kalimat tersebut bersifat mendidik dan mengajak disiplin tetapi sangat tidak pantas dikeluarkan oleh lembaga pendidikan,” kata, Unggul.

Akibat dari unggahan yang dilakukan politisi Partai Gerindra, langsung mendapat respon dari para netizen, ada yang pro, banyak pula yang kontra. Bahkan ada yang melakukan pengancaman akan melaporkan Unggul Nugroho kepada pihak kepolisian. Pria asal Jambuwer, Kromengan ini hanya menanggapi dingin. “Silahkan jika ingin melapor ke Polisi, akan saya layani,”tegasnya.

Sementara itu ditemui diruang kerjanya, Yuli Isnani mengaku bahwa alasan dikeluarkannya surat dengan kalimat yang bernada ancaman, untuk memancing perhatian orang tua siswa agar mau datang ke sekolah.

“Sebelumnya ada beberapa orang tua siswa yang tidak mau datang mengambil raport anaknya, kita sudah lakukan pemangilan sendiri tetap tidak mau datang, akhirnya yang menjadi korban anaknya sendiri. Siswa yang bersangkutan tidak tahu kalau tidak naik kelas, sehinga ketika tahun ajaran baru, dia masih masuk ke kelasnya yang lama, kasihan kan anaknya,”terang Yuli.

“Saya dari awal sudah merasa jika surat itu akan menjadi perhatian, namun tidak menyangka akan sedemikian rupa, intinya kami membuat surat itu agar orang tua siswa mau datang ke sekolah, dan mau menjalin komunikasi dengan pihak sekolah demi perkembangan anak didik,”imbuhnya.

Sebagai Kepsek, Yuli pun meminta maaf dengan surat undangan resmi yang bernada ancaman itu. “Kami dalam kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya, sama sekali kami tidak berniat mengancam, kenaikan kelas para murid tidak berdasarkan pengambilan raport, sekali lagi kami mohon maaf,”tandas Kepala SDN Kepanjen 07.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kab Malang, Kusmantoro Widodo, melihat ada yang tidak benar dengan sistem pembinaan tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Kab Malang. “Pertama surat tersebut harus dicabut. Ini menandakan bahwa pengawasan dari Dindik kepada para pendidik masih belum maksimal, kenapa bisa keluar surat bernada seperti itu? Mengapa tidak mengunakan bahasa yang lebih santun. Ini adalah institusi pendidikan, bagaimana pendidikan karakter bisa berhasil, jika untuk undangan pengambilan raport saja harus memakai ancaman.Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan,” sesal politisi Partai Golkar.

Saat dikonfirmasi terkait beredarnya surat undangan SDN Kepanjen 07, Kepala Dinas Pendidikan Kab Malang, Moh.Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya, sudah memerintahkan agar surat ‘ancaman’ tersebut dicabut. “Sudah saya perintahkan untuk dicabut, dan sudah dicabut,”ujarnya pendek.

Apakah ada kesalahan dalam surat tersebut?

“Ya salah,”tukasnya.

Dari pantuan awak media memang, surat bertanggal 14 Juni 2019, itu sudah di revisi dengan surat bernomor: 005/30/35.07.101 404.06/2019 tertanggal 18 Juni 2019. Dalam surat terbaru itu menerangkan meralat surat bertanggal 14 Juni 2019.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here