Pansus Dewan Hanya Sebatas Gertak Sambal Terkait Mutasi

0
26
Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi 1 DPRD kab Malang

KABUPATEN MALANG  |  Carut marut mutasi yang dilakukan oleh Plt. bupati Drs. HM. Sanusi MM. Pada tanggal 31 mei 2019 lalu, pada sejumlah 248 orang masih menyisakan masalah yang belum juga tertuntaskan. Bahkan sampai saat ini masih belum juga mendapatkan rekomendasi, dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lampiran pengajuan persetujuan dari Mendagri.

Terkait permasalahan ini Komisi 1 DPRD kab Malang sempat lontarkan akan membentuk, Panitia Khusus (Pansus) guna menangani permasalahan mutasi yang dilakukan oleh Plt. Bupati. “Memang pada hari Senin (24/6) kami akan membentuk Pansus, tapi oleh ketua diminta menunggu hingga tanggal 30 Juni 2019,” terang, Didik Gatot Subroto, ketua Komisi 1 DPRD kab Malang, Rabu (26/6)

Menurut politisi PDIP, alasan ketua DPRD biar menyelesaikan permasalahan Pilkades lebih dulu dan kedua berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Pemkab Malang, bahwa pada hari Kamis (27/6) akan mengambil rekomendasi tersebut. Bahkan informasinya tidak hanya itu tetapi persetujuan pelantikan, yang akan diambil oleh utusan Pemkab Malang ke Jakarta.

“Atas saran ketua DPRD maka Komisi 1 harus menunda dan tidak bisa menyampaikan terlebih dahulu, sehingga saya harus menunggu perkambangan selanjutnya,” kata, Didik.

Secara terpisah menanggapi hal tersebut, Ahmad Kosaeri, koordinator badan pekerja LSM Prodesa menganggap komentar DPRD akan membentuk Pansus Muatasi hanya sebatas gertak sambal belaka. “DPRD itu selalu terlambat dalam menanggapi sebuah permasalahan yang muncul di Pemkab Malang,” urai, Kusaeri.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Plt. Bupati sudah sangat jelas, kalau melihat berdasarkan urutan mulai tanggal 21 maret 2019 Gubernur jatim meneruskan permohonan pada Kemendagri.18 april 2019 Kemendagri menjawab dengan penolakan melalui Gubernur, 16 mei 2019 Gubernur Jatim memberitahukan ke Pemkab Malang bahwa permohonannya ditolak menteri.

“Surat dari Gubernur itu sudah jelas bahwa tidak boleh melakukan pelantikan, tetapi dilanggar pada 31 mei 2019 tetap melaksanakan pelantikan,” kata, Kusaeri.

Kalau melihat alur diatas, lanjut Kusaeri, memang ada unsur kesengajaan untuk melakukan mutasi yang dilakukan oleh Pemkab Malang (bupati-red), sudah pantaslah dewan membentuk Pansus hanya omong saja tapi buktikan. Biar tidak terkesan DPRD jadi permaian oleh pihak Eksekutif, “Garang dimuka tapi lembek dibelakang, DPRD itu wakil rakyat kabupaten Malang harus tegas dengan segala permasalahan yang ada ” jangan sampai masuk angin”,” tegas, Kusaeri.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here