Ketua Komisi I Dukung Tindakan Satpol PP Pasang Papan Peringatan

0
25
Ketua Komisi 1 DPRD kab Malang, Didik Gatot Subroto,

KABUPATEN MALANG  |  Ketua Komisi 1 DPRD kab Malang, Didik Gatot Subroto, mendukung tindakan yang dilakukan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) kab. Malang. Dengan memasang papan peringatan pada rumah pompa, PDAM kota Malang yang berada di Desa Mangliawan kecamatan Pakis kabupaten Malang.

Tindakan yang dilakukan Satpol PP menurut Politisi PDIP itu sudah benar, sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) tidak tebang pilih. Siapapun yang melakukan pelanggaran aturan yang berlaku, harus ditertibkan dan dikenai sangsi. “Jika memang aturan sudah dilakukan maka sesuai prosedur dilakukan pemasangan papan peringatan,”terang, Didik, Selasa (9/7)

Karena memang selama ini pihak PDAM kota Malang tidak bisa menunjukkan perijinan, atas rumah pompa tersebut baik itu IMB maupun HO. Jika memang saat ini mereka (PDAM-red) sudah melakukan kepengurusan atas perijinan itu pasti bisa menunjukkan tanda terima dari Dinas Perijinan kalau perijinan itu sedang berproses disana.

“Karena tanda terima itu merupakan bukti otentik, jika memang tidak bisa menunjukkan hal itu berarti memang belum memiliki atau belum melakukan proses perijinan,” kata, Didik.

Hal ini sebagai bentuk pembelajaran pada siapapun, apakah itu swasta, 0emerintah atau perorangan yang memiliki tempat usaha sebaiknya dilengkapi dengan perijinan tidak hanya lokasinya tetapi juga usahanya. Jika melakukan pelanggaran aturan yang ada, maka kewajiban Satpol PP untuk menjalankan Perda yang ada sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam konteks ini jangan sampai terjadi salah tafsir, yang bisa merugikan semua atau semakin memperkeruh permasalahan yang terjadi. “Maksudnya kegiatan yang dilakukan Satpol PP itu murni atas pelanggaran Perda tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan kerjasama pengambilan air atas sumber Wendit yang dilakukan PDAM kota Malang,” papar, Didik.

Ketua Komisi A, itu juga berharap agar semuanya bisa berpikir dewasa terutama PDAM kota Malang, karena yang dilakukan Satpol PP itu merupakan langka prefentif atas pelanggaran Perda yang dilakukan oleh PDAM. “Kami berharap dalam kurun waktu tidak lama PDAM kota bisa memenuhi proses yang dibutuhkan sehingga tidak berkepanjangan,” urainya.

Sementara itu saat dilakukan pengecekan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kab Malang, terkait pengajuan permohonan ijin IMB dan HO PDAM kota Malang. Bahwa tidak ada surat permohonan kepengurusan ijin IMB serta HO dari PDAM kota, dari dinas itu hanya mendapatkan informasi memang pernah ada salah satu utisan PDAM kota datang mempertanyakan prosedur dan persyaratan mengurus IMb dan HO. “Memang ada yang datang utusan dari PDAM kota yang mengatakan dari salah satu bidang, hanya bertanya prosedur serta syaratnya urus IMb dan HO dan ambil formulir itu saja,” tutur, Iriantoro, Kadis DPMPTSP.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here