Pemkab Akan Gratiskan Sumber Air Wendit, Jika PDAM Kota Malang Tidak Menjual

0
5
Unggul Nugroho, Wakil Ketua DPRD Kab Malang

KABUPATEN MALANG  |  Pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang akan menggratiskan air sumber Wendit, atas pengambilan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Malang. Tetapi dengan catatan mereka tidak menjual air tersebut pada warga kota Malang, karena selama ini semua tahu bahwa air tersebut dijual ke warga kota Malang dengan harga Rp 3.500/m3 itupun kelas rumah tangga.

Maka sangatlah wajar kalau Pemkab Malang meminta kenaikan kontribusi, atas pengambilan air sumber Wendit yang dilakukan PDAM kota Malang. Dimana selama ini mereka hanya memberi Rp 80/m3, makanya Pemkab menuntut kenaikan menjadi Rp160/m3 dari harga lama tersebut. “Hal ini sangat tidak adil mereka menjual dengan harga tinggi sementara kontribusi yang diberikan hanya segitu,” terang Unggul Nugroho, Rabu (10/7)

Lebih jauh politisi Partai Gerindra itu menilai pemasangan papan peeingatan itu tidak ada sangkutannya dengan sengketa kerja sama antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang terkait pemanfaatan mata air Sumber Wendit oleh PDAM Kota Malang sangat tidak adil. Dalam hal ini Pemkab sudah berbuat lunak karena menganggap, semuanya merupakan pemeribtah bisa dilakukan musyawarah untuk mufakat.

“Nampaknya sikap lunak yang diberikan Pemkab itu dianggap tidak ada keberanian, jika memang begitu anggap tersebut sangat salah,” kata, Unggul.

Kalau mereka bilang air milik negara, lanjut Unggul, semua memang milik negara mulai dari air, udara dan seluruh tambang yang ada didalam bumi. Tapi masalahnya air yang diambil itu berasal dari Sumber Wendit, lokasinya berada di dalam kekuasaan Pemkab Malang. “Lantas mereka mengambil kemudian dijual dan mereka mendapatkan PAD yang tinggi, ketika kita dari Kabupaten meminta kenaikan prosentase kontribusi, adil tidak? Jika air itu tidak dijual, mau ambil gratis air Sumber Wendit untuk masyarakat Kota Malang, kita beri,”ujarnya dengan berapi-api.

Pemanfaatan mata air Sumber Wendit diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab dan Pemkot Malang, yang akan berakhir pada tahun 2022. Unggul mengaku akan meminta kepada pihak Pemkab Malang untuk kembali meninjau PKS tersebut.

Jika ngomong aturan semuanya ada aturanya, maka harus sesuai dengan aturan yang ada di Pemkab Malang.”Persetan kalian disana ngomong aturan, sekarang pantas tidak delapan puluh rupiah melawan tiga ribu lima ratus rupiah, adil tidak bagi Kabupaten Malang,”sergah,Unggul.

Menurutnya, dengan hanya membayar kontribusi sebesar Rp 80,- per meter kubiknya, PDAM Kota Malang menjual air bersih yang disedot dari Sumber Wendit di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, ke masyarakat Kota Malang sebesar Rp 3.500,- per liter kubiknya. Itu pun adalah tarif termurah untuk golongan masyarakat biasa. Tarif lebih mahal berlaku pada masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan perhotelan.

“Bayangkan mereka hanya memberi delapan puluh rupiah dan menjual tiga ribu lima ratus rupiah selama ini, ketika kita ingin kontribusi agak naik, mereka tidak mau. Apalagi berapa jumlah liter yang disedot dari Sumber Wendit kita tidak tahu. Kunci dan rumah pompa itu mereka yang menguasai, kita tidak diberi akses memeriksanya. Hal ini sangat tidak fair, harusnya rumah pompa itu bisa diperiksa dua belah pihak. Ke depan kita akan pertimbangkan peninjuan PKS, bisa jadi kerja sama itu tidak kita teruskan,” tegas, Unggul.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here