Beranda Malang Raya Kabupaten Malang PDIP Tetap Pimpin Anggota DPRD Kabupaten Malang

PDIP Tetap Pimpin Anggota DPRD Kabupaten Malang

0
8
Suasana pelantikan DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024

KABUPATEN MALANG  |  Kepemimpinan anggota DPRD yang diambil sumpah/janji oleh ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, pada hari Kamis (27/9) bertempat diruang Paripurna DPRD kab. Malang berlangsung cukup lancar.

Empat orang pimpinan anggota DPRD yang diambil sumpah/janji oleh PN Kepanjen akan memimpin periode 2019 hingga 2024, mereka adalah Drs.Didik Gatot Subroto SH. MHum sebagai ketua dari fraksi PDIP, Ir.H. Kholiq sebagai wakil ketua 1 dari fraksi PKB, Miskat dari fraksi Golkar sebagai wakil ketua 2 dan Sodiqul Amin dari NasDem sebagai wakil ketua 3.

Hadir dalam acara tersebut seluruh undangan Forkompimda, Jajaran Samping, Bupati, Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat sekabupaten Malang. Kepada awak media Didik Gatot Subroto menjanjikan akan secepatnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang. “Kita akan mensejajarkan konsep berpikir kita dengan Pemerintah Daerah. BAPPEDA akan kita undang untuk menyamakan konsep berpikir kita,” terang Ketua DPRD Kab Malang yang baru ditetapkan.

Menurutnya perlu segera dilakukan menyamakan visi misi Kab Malang dengan program kerja provinsi maupun nasional.

“Jika visi misi Kabupaten Malang kita sinkronkan dengan program provinsi, pusat, insyaAllah semuanya akan berjalan bagus,” ungkap mantan Kades Tunjungtirto, Kecamatan Singosari.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kab Malang juga menjanjikan akan segera menuntaskan beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang yang saat ini belum terselesaikan. “Kita akan selesaikan tugas-tugas utama kita, Perda yang selama ini belum terselesaikan, ada tiga perda,”ujarnya.

Selain itu menginggat akan dilakukannya Pilkada pada 2020 di Kab Malang, Ketua DPRD Kab Malang menjanjikan akan melakukan pengawasan dengan ketat kepada jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kab Malang.

“Kita akan melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan pemerintah, karena semua harus berbasis kerakyatan. Kalau nanti dilakukan untuk tujuan seperti yang saudara tanyakan (kepentingan Pilkada 2020-red), maka kewajiban kami adalah melakukan pengawasan, maka akan kita stop semua kegiatan itu. Maka kita harapkan semua SKPD harus netral,”pungkas Didik.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here