MBF Tidak Bisa Sumbang PAD Meski Menggunakan Anggaran Milyaran

0
18
Drs. Didik Gatot Subroto SH. MH, ketua DPRD kab Malang

KABUPATEN MALANG  |  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam mempromosikan, lokasi wisata yang ada diwilayahnya, tidak asal-asalan bahkan menggunakan anggaran APBD puluhan milyart rupiah. Seperti yang dikemas dalam Malang Beach Festival (MBF) yang sudah berjalan beberapa kalai, dengan menggunakan lokasi Jalan Lintas Selatan (JLS) yang bertujuan mempromosikan potensi pantai selatan.

Tetapi sayang kefiatan terswbut tidak berdampak positif, terhadap kabupaten Malang. Meski secara umum masyarakat yang ada diluar kabupaten Malang sudah banyak yang tahu akan kondisi pantai di Malang selatan. Meski promosi sudah beberapa kali, namun masih belum ada pemasukkan PAD bagi Pemkab Malang. “Sampai saat ini belum ada masukkan PAD yang berasal dari lokasi wisata yang ada di Malang selatan,” ungkap, Drs. H.M. Sanusi MM, bupati Malang, Kamis (10/10)

Tidak percuma garis pantai sepanjang 105 kilometer yang dimiliki Pemkab malang, dipenuhi dengan spot pantai yang luar biasa. Namun sayangnya pengeluaran yang begitu besar, masih belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Malang untuk mendulang PAD hal itu seperti yang diakui Sanusi.

“Sayangnya hampir seluruh lokasi wisata pantai yang ada di Malang Selatan itu masih dikuasai Perhutani,” kata, Sanusi

Meski demikian, lanjut Sanusi, Pemkab Malang tetap membantu meski sebatas promosi, karena APBD tidak boleh melakukan pembiayaan atau pembangunan pada lahan yang bukan miliknya. Pasalnya semua lahan wisata pantai yang ada di wilayah Malang selatan itu semuanya ada di bawah kekuasaan Perhutani meski pengelolaannya dikerjasamakan dengan LKDPH. “Ya selama ini promosi yang menggunakan dana APBD, Pemkab belum mendapatkan apa apa tapi keuntungannya diambil pihak lain,” urai, Sanusi.

Kondisi seperti itu tak ayal membuat keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kab Malang. Menurut Ketua DPRD Kab Malang, Drs.Didik Gatot Subroto, SH, MH, DPRD mempunyai tugas bagaimana mengubah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Malang, yang selama ini bukan penghasil PAD, menjadi dinas penghasil.

“Selama ini Dinas Pariwisata kan bertugas promo saja, bukan penghasil. Breakdown inilah yang harus disiapkan. Padahal potensi wisata di Kabupaten Malang sangat luar biasa,”beber Didik.

“Hanya disini prosesnya, sumber-sumber pendapatan itu masih di pihak-pihak lain. Ini PR (Pekerjaan Rumah-red) bagi DPRD Kabupaten Malang, tolong diingatkan, bagaimana ke depan ada regulasi yang mengikat Perhutani dan Pariwisata menjadi satuan kerja penghasil,”papar Ketua DPRD Kab Malang.

“Ini nanti akan menjadi usulan peraturan daerah inisiatif dari DPRD, akan kita fasilitasi antara Perhutani dan Pemkab Malang, sehinga nanti bisa ada payung hukum biar investor bisa masuk,”pungkas Didik.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here