Beranda Malang Raya Kabupaten Malang Masyarakat Tegalrejo Menghendaki Ukur Ulang Luasan Desa

Masyarakat Tegalrejo Menghendaki Ukur Ulang Luasan Desa

0
15
Perwakilam warga saat digedung DPRD

KABUPATEN MALANG  |  Dengan munculnya permasalahan lahan garapan antara PTPN XII Pancursari dengan masyarakat Tegalrejo kecamatan Sumber Manjing Wetan (Sumawe) kabupaten Malang, sama-sama bersikukuh saling memiliki bukti otentik kepemilikan atas lahan yang saat ini bersengketa. Demi tercapai kepuasan diantara keduanya, warga berharap liasan desa diukur ulang oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( Kanwil BPN).

Dimana saat dilakukan pelepasan atau peningkatan status dari desa darurat menjadi desa devinitif, atas Surat Keputusan (SK)Gubernur Jawa Timur no: 414/12/011 tahun 1980 dengan luasan 2.014,211 ha. “Mendasar pada luasan SK saat itu kami berharap untuk dilakukan ukur ulang biar semuanya menjadi gamblang,” urai, Kusnadi, selaku Jubir warga, Rabu (23/10) ditemui seusai hearing dengan DPRD.

Memang sengketa tanah antara warga dan PTPN sudah lama berlangsung, namun sampai dengan saat ini belum juga ada titik temu antara keduanya. Meski permasalah tersebut sudah sampai pada jalur hukum, tetapi semuanya saling mengklaim bahwa lahan tersebut dalam penguasaannya.

“Karena sebelum tahun 1966 sebagian lahan yang ada di garapan PTPN itu adalah milik masyarakat,” kata, Kusnadi.

Memang saat itu, lanjutnya, desa Tegalrejo masih berstatus desa darurat, sebelum PTP masuk melakukan penguasaan warga desa sudah melakukan penggarapan atas lahan yang ada. “Pada tahun 1966 pohak PTP masuk untuk mengambil alih garapan dan juga meminta lahan yang telah lama digarap warga desa,”urainya.

Perlu diketahui bahwa ratusan warga desa Tegalrejo, Rabu (23/10) siang meluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dikawal ketat puluhan TNI/Polri. Warga melakukan hearing dengan DPRD atas kasus tersebut, dimana pada saat warga langsung ditemui oleh ketua DPRD serta pihak staf Direksi PTPN XII.

Sementara itu, Drs. Didik Gatot Subroto,SH.MH, ketua DPRD kab. Malang, tidak mau berkomentar jauh, dia hanya mengatakan saat pada pertemuan, karena permasalah ini sudah masuk pada rana hukum. Maka oedua belah pihak diminta untuk mempersiapkan data pendukung, hal itu nanti yang bakal dipakai bukti dalam persidangan.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here