Boskab MI/MTs Perlu Regulasi Perda atau Perbup

0
12
Ketua DPRD Kab Malang, Drs.Didik Gatot Subroto,SH

KABUPATEN MALANG  |  Tidak memperolehnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah  Tsanawiyah (MTs) dari Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Malang membuat Nadlatul Ulama ( NU) sedikit protes pada Pemkab Malang, pasalnya mereka terkesan menganak tirikan MI dan MTs. Hal itu seperti yang diutarakan oleh dr. Umar Usman ketua PC NU kab Malang.

Pada awak media, Umar, mengutarakan, kalau ditinjau dari segi pendidikan mereka juga butuh biaya dan juga anak bangsa yang memiliki hak sama dengan anak seusianya yang sekolah di SD dan SMP. Apalagi kalau mengacu pada UU Pendidikan Nasional no 2 tahun , semua harus dibiayai baik yang ada di MI maupun MTs sama seperti yang ada di SD dan SMP. ” kami sangat menyayangkan kenapa ka. Malang gak bisa sementara kota Batu dan Sidoarjo bisa laksanakan,” ungkap, Umar, Rabu (13/11)

Kalau mengacu pada Permendikbud, lanjut Umar, memang Pemkab Malang tidak bisa BOS pada MI/ MTs, tetapi hal itu bisa disikapi dengan membuat regulasi apakah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda ) atau Peraturan Bupati (Perbup). Jika hal itu dilakukan otomatis MI/MTs akan mendapatkan BOSKab juga pada tahun 2019, namun sayang hal itu tidak dilakukan oleh Bupati.

“Jika disikapi dengan Perda atau Perbup dapat dipastikan akan dapat BOSKab, tetapi saya berharap pada tahun 2020 untuk MI dan MTs juga dapat,” kata, Umar.

Secara terpisah menurut, Drs. Didik Gatot Subroto SH. MH, ketua DPRD kab Malang, pemberian BOSkab pada MI/MTs sampai saat ini masih belum ada payung hukum yang dipakai untuk penyaluran BOSKab pada lembaga tersebut. “Apalagi saat pembahasan PAK oleh tim anggaran dan Badan Anggaran berlangsung pada bulan Juni sampai Juli dan saat itu Bupati masih belum definitif,” tuturnya.

Namun demikian pihak DPRD berusaha untuk sebisanya memberikan BOSKab bagi MI dan MTs pada tahun 2020 mendatang, tetapi untuk menuju kesana saat ini bagian Hukum serta Dindik di minta mencari cela sehingga bisa membuat aturan untuk melegalkan penyaluran BOSKab pada lembaga yang ada di bawa naungan Kemenag tersebut. Guna mencari jalan keluar yang sama- sama aman bagi semuanya.

Tetapi  untuk mengetahui berapa besaran yang harus disalurkan, mereka harus memberikan data jumlah lembaga dan siswanya. “Sehingga dapat diketahui secara pasti berapa jumlah nominalnya yang harus ditentukan dalam APBD ditahun 2020 apalagi sekarang ini lagi pembahasan,” tegas, Didik, yang juga ketua DPC PDI-P kab. Malang.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here