MI/MTs Tetap Dapat BOSkab Pada Tahun Depan

0
9

KABUPATEN MALANG  |  Memang secara regulasi aturan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada dibawah naungan Kementerian baik yang negeri maupun swasta, namun lembaga tersebut juga mendapatkan hak yang sama dengan lembaga pendidikan yang ada dibawah Kemendikbud. Dimana mereka juga mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari Kementerian Agama baik MI/ MTs  swasta maupun negeri.

Pada media, Mustain, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kab. Malang mengutarakan, setiap tahunnya oembaga yang ada di bawah naungan Kemenag juga mendapatkan BOS. Berdasarkan data yang dimiliki jumlah lembaga MI negeri swasta sebanyak 347 dan MTs negeri swasta sebanyak 192 lembaga, sedangkan jumlah siswa pada tahun ajaran 2019/2020 sebanyak  60. 549 untuk MI dan 31. 122 untuk MTs.”Sedangkan BOS yang tersalurkan sebesar Rp 800 ribu/ siswa untuk MI dan untuk MTs sebesar Rp 1 juta setiap siswa dalam setahun,” terang, Mustain, Kamis (14/11)

Memang kalau dibandingkan dengan lembaga pendidikan SD/ SMP yang ada di bawah Dindik, nilai penerimaannya  tidak sama dengan MI/MTs. Kalau melihat kondisi MI/MTs sangat jauh berbeda dengan lembaga SD/SMP, dimana mereka juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan pembangunan Gedung dan peningkatan mutu.

“Sedangkan untuk MI dan MTs baik negeri maupun swasta masih sangat minim untuk pengalokasian kesana,”kata, Mustain.

Kalau memang Pemkab Malang, lanjutnya, berencana memberi BOSkab pihaknya sangat mendukung demi oemajuan pendisikan dilingkungan MI/MTs, yang selama ini selalu dibiayai secara mandiri oleh oembaga itu sendiri.” kalaupun ada BOS dari Kemenag masih sangat jauh dari kebutuhan ideal, karena nilainya masih kecil dan itu hanya sebagai sport pendanaan dari 8nternal lembaga,” urainya.

Secara terpisah dengan tidak dapatnya BOSkab, bagi MI maupun MTs pada tahun 2019,  LP. Ma’arif menyoal Juknis yang dikeluarkan oleh bupati tentang BOSKab. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat kebakaran jenggot, pasalnya diisukan partai yang menolak penyaluran BOSkab bagi MI/MTs.

Namun perlu pembuktian kebenaran akan isu yang beredar dan yang sempat terdengar oleh para pengurus partai berlambang kepala banteng tersebut. Sehingga Drs. Didik Gatot Subroto SH Mhum selaku pucuk pimpinan PDIP mengeluarkan pernyataan, yang berisi 7 poin isinya secara garis besar mendukung serta mengajak seluruh elemen mensikapi secara bijak usulan dan protes LP Ma’arif.

“Kami gak habis pikir kenapa aturan yang masih berupa rancangan (draf) bisa bocor,” kata, Didik.

Sehingga menjadikan isu,lanjut Didik, yang berkembang yang tidak enak bagi kami, karena ada tudingan fraksi yang paling getol menolak penyaluran BOSkab bagi MI/MTs dikabupaten Malang.” Padahal rancangan/ draf itu bisa berubah karena masih belum dilakukan pembahasan oleh seluruh fraksi,” ungkapnya.

Sebetulnya sebuah kemajuan mutu pendidikan tidak harus menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga perlu keterlibatan semua pihak baik masyarakat serta pemerintahan desa.” Untuk menuju kesana kami akan mendesak Pemkab Malang untuk membuat aturan agar Dana Desa (DD) bisa mengcover,” tegas, ketua DPC PDIP kab. Malang itu.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here