Kabupaten Malang Masih Tinggi Kasus Peredaran Rokok ilegal

0
7
Suryaningsih, Kasi PLI Bea Cukai Malang

KABUPATEN MALANG  |  Jawa Timur merupakan produsen rokok terbesar di Indonesia, tak lepas dari sebuah permasalahan yang ditimbulkan dengan beredarnya rokok ilegal. Seperti yang terjadi pada Malang Raya masih banyak peredaran rokok ilegal, salah satunya adalah Kabupaten Malang masih tinggi peredaran rokok ilegal. Hal tersebut diakui oleh Ir. Didik Budi Muljono MT, Sekretaris Daerah kabupaten Malang (Sekdakab), saat melakukan pembukaan sosialisasi Pemeberantasan Produksi dan Peredaran Rokok ilegal oleh Bea Cukai Malang, Selasa (19/11).

Pada awak media, Sekdakab, mengakui masih tingginya peredaran yang ada di wilayah kab Malang, bila dibandingkan dengan kota Batu dan Malang. Maka dari itu pihaknya akan lebih inten melakukan soaialisasi langsung pada lokasi peredaran, dengan menggandeng pihak Kepolisian aparat kecamatan dan Desa. “Kami akan terjun langsung ke pasar desa maupun lokasi- lokasi yang dianggap perlu dilakuian siaialisasi guna menekan peredaran rokok  ilgal,” ujar, Didik.

Wilayah kabupaten Malang yang begitu luas, sangat membuka peluang terjadinya peredaran rokok ilegal. Apalagi Pemkab Malang juga menerima Dan Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) setiap tahun yang di fungsikan untuk sosialisasi, pembangunan infrastruktur serta untuk penanganan penyakit akibat tembakau. “Guna menekan angka pelanggaran yang ada di wilayah kabupaten Malang, harus melibatkan pemerintahan tingkat bawah mulai dari Kades Camat juga harus berperan aktif dalam menangani peredaran rokok ilegal,” terang, Didik.

Sementara itu menurut, Suryaningsih, Kepala Seksi (Kasi) Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Bea Cukai Malang, tujuan sosialisasi adalah melakukan pemberantasan produksi dan peredaran rokok ilegal guna menekan kerugian negara yang ditimbulkan dari maraknya peredaran rokok ilegal. “Sosialisasi guna memberantas minimal mengurangi peredaran rokok yang tidak menggunakan pita cukai,” urainya.

Berdasarkan data Bea Cukai Malang, sampai September 2019 sudah melakukan penindakan sebanyak 191 kasus, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 4.231.352.634,-. Data tersebut merupakan hasil penindakan dari wilayah Malang Raya, namun sebagai besar dari wilayah Kab Malang merupakan daerah terbanyak pelanggaran rokok ilegal.

“Pada sosialisasi kali ini tidak meminta masyarakat untuk merokok, karena kita sejalan dengan Kementrian Kesehatan,” kata, Suryaningsih

Akan tetapi sosialisasi kali ini, lanjutnya, lebih menekankan agar masyarakat sadar, jika ada yang merokok jangan merokok yang ilegal. Mengapa rokok ilegal dilarang karena dari sisi kesehatan tidak bisa sikontrol kandungan tar dan nikotinnya. Rokok yang legal saja masih terdapat pro kontra apalagi yang ilegal, namun hal itu masih menjadi harapan negara untuk sisi pendapatan sebagai penyumbang APBN. Karena selama ini pendapatan negara, dari produksi dan peredaran rokok meyumbang APBN sekitar 20% selain cukai lainnya.

Melihat potensi yang masih besar untuk peningkatan dari sektor cukai tembakau, pemerintah berharap ada peningkatan pendapatan dari cukai secara signifikan.

“Guna peningkatan pendapatan dari sisi cukai tembakau salah satunya melakukan sosialisasi pemberantasan produksi dan peredaran rokok ilegal seperti ini,” tegas, Kasi PLI Bea Cukai Malang.(*)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here