Banten,- Matamedia,- Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten (PAB) menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes kebijakan perampingan SOTK di lingkungan Pemprov Banten yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. Mereka mendesak Pansus DPRD Banten untuk menghentikan pembahasan Raperda perampingan SOTK demi mencegah terhambatnya realisasi APBD 2023.
Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten (PAB) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Senin (20/2/2023) siang. Mereka membawa beberapa poster yang memprotes kebijakan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar yang melakukan perampingan SOTK di lingkungan Pemprov Banten. Selain itu, isu strategis juga menjadi perhatian mereka.
Menurut pengunjuk rasa, kebijakan perampingan SOTK tersebut berpotensi menimbulkan masalah karena APBD tahun 2023 sudah ditetapkan pada Desember 2022, namun SOTK malah dirampingkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat Banten karena APBD tidak bisa terserap. Oleh karena itu, koordinator lapangan aksi Maria Ulfa menegaskan bahwa Aliansi PAB mendesak Pansus DPRD Banten untuk menghentikan pembahasan Raperda perampingan SOTK.
Aliansi PAB juga menilai bahwa kebijakan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar membuat gaduh dengan mem-Plt-kan seratus lebih pejabat eselon tiga di lingkungan Pemprov Banten. Tindakan tersebut membuat para pejabat eselon tiga menjadi resah dan tidak nyaman dalam bekerja. Oleh karena itu, Aliansi PAB menuntut agar DPRD Banten bersikap tegas dan menghentikan pembahasan perubahan SOTK agar realisasi APBD 2023 tidak terhambat.
Dalam aksinya, Aliansi PAB melakukan aksi teatrikal dengan membuat lingkaran sambil berputar dengan membentangkan poster. Beberapa poster yang dibuat berisi tuntutan mereka seperti “Al Muktabar bikin gaduh”, “APBD 2023 terancam tak terserap”, “DPRD tak boleh diam”, “Dipimpin Al, Banten jadi Provinsi Plt.”, “Jangan korbankan rakyat Banten” dan “Ganti Al Muktabar”.
Aliansi PAB memperlihatkan keberanian dan kepeduliannya terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat. Mereka menyuarakan aspirasi untuk mencegah terhambatnya realisasi APBD 2023 dan memastikan bahwa kebijakan Pemprov Banten tidak merugikan rakyat. Semoga tuntutan mereka didengar dan direspons dengan tindakan yang tepat dan terbaik bagi masyarakat Banten.
