Aceh Timur-Sejumlah wartawan yang bertugas di Aceh Timur mempertanyakan anggaran publikasi yang pernah di janjikan oleh DPRK Aceh Timur melalui wakil ketua I dan wakil ketua II yang di dampingi oleh sekretaris dewan DPRK Aceh Timur pada ruang sidang B. Selasa (30/11/2021).
Sebelumnya pada tanggal (29/11/2021)
sempat di beritakan beberapa media diduga sekwan DPRK Aceh Timur berang terhadap wartawan Aceh Timur.
Pada tanggal (30/11) di ruang rapat gedung B puluhan wartawan bertemu dengan Sekwan DPRK Aceh Timur serta turut Hadir wakil ketua I dan Wakil ketua II,dalam pertemuan tersebut kisruh antara awak media dengan Sekwan akhirnya terselesaikan.ujar Dedi Saputra SH ketua DPP organisasi aliansi wartawan Aceh independen (AWAI).
Masih lanjutnya Dedi,”kita masih teringat pada pertemuan tersebut sehingga Sekwan DPRK Aceh Timur mengatakan mungkin dengan adanya kejadian ini kita bisa duduk bersama serta tukar pikiran agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.
“Kami juga ada berkeinginan untuk dapat ngopi bersama insan pers,”saya meminta maaf kepada rekan-rekan pers jika ada kesalahan yang saya lakukan baik sengaja atau tidak.ujar dedi meniru ucapan sekwan.
Sementara itu wakil ketua I dan wakil ketua II juga berkomitmen akan menganggarkan dana publikasi kepada awak media Aceh Timur serta akan mengusulkan dalam perubahan.
Namun sangat di sayangkan akhir pada tahun 2021 hingga memasuki tahun 2022 serta sudah masuk dalam anggaran perubahan dana publikasi awak media tidak dibahas.
“Diduga mereka hanya memberikan angin segar saja bagi kami agar permasalahan dengan sekwan bisa cepat selesai.ujar Dedi.
Masih lanjut Dedi juga mempertanyakan, setiap kami liputan kegiatan DPRK Aceh Timur seperti rapat paripurna, rekan-rekan selalu isi absensi namun anehnya dalam absensi tersebut tertera ada koordinator media,saat kita pertanyakan siapa koordinator media pihak dari keuangan tidak tahu,dan mengapa saat adanya kegiatan DPRK Aceh Timur diluar daerah awak media tidak mendapatkan berita,jika memang pihak DPRK Aceh Timur tidak menganggap kami mitra tidak masalah.ujar Dedi.
“Saya juga mengatakan agar DPRK Aceh Timur juga memperhatikan masyarakat dan insan pers dan keterbukaan informasi publik juga sangat kami harapkan.pungkas Dedi.
“Sementara Hasbi abu bakar ketua persatuan wartawan online (PWO) juga berharap agar lembaga DPRK Aceh Timur untuk transparan dan terbuka bagi publik.
Lanjutnya Hasbi juga mengatakan, apakah sebatas dengan adanya kejadian baru ada ngopi bareng dan kerja sama,ini harus di perhatikan oleh DPRK Aceh Timur.
“Kami selaku awak media yang juga pengontrol sosial Berharap kepada ketua DPRK berupaya untuk memperhatikan media sebagai mitra pemerintah.pungkas Hasbi.
Saat media ini mengkonfirmasi ketua DPRK Aceh Timur melalui sekwan lewat pesan WhatsApp mengatakan,Perihal dana publikasi yang dijanjikan oleh wakil ketua I dan II kami telah beberapa kali melakukan komunikasi perihal tersebut, berhubung dalam perubahan anggaran 2022 belum mendapat kuncuran dana tambahan maka dana publikasi tersebut belum dapat direalisasikan.
Lanjutnya sekwan, namun akan diupayakan pada tahun anggaran 2023.pungkasnya.(Dd).
