Cilegon,- Matamedia.co.id,- 15 Agustus 2025S, Suasana Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 mendadak riuh ketika puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon yang dipimpin Ketua Umum Tb Rizky Andika meneriakkan yel-yel keras, “Cilegon belum merdeka… Cilegon belum merdeka! Cilegon belum berdaulat… Cilegon darurat kemiskinan!”
Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi sosial-ekonomi Kota Cilegon yang dinilai timpang, meski investasi masuk dalam jumlah triliunan rupiah.
Dalam keterangan pers yang dirilis hari ini, HMI Cabang Cilegon memaparkan data resmi DTSEN 2025 yang mencatat 36.192 keluarga (24,93%) di Cilegon masuk kategori Desil 1–4 atau kelompok sangat miskin hingga rentan miskin. Rinciannya: Desil I (Sangat Miskin): 6.126 keluarga (4,22%), Desil II (Miskin): 8.231 keluarga (5,67%), Desil III (Hampir Miskin): 10.021 keluarga (6,90%), Desil IV (Rentan Miskin): 11.814 keluarga (8,14%) Total jiwa miskin tercatat 144.340 orang.
Investasi Tinggi, Rakyat Masih Susah
Berdasarkan data DPMPTSP, total investasi yang masuk ke Cilegon dalam kurun 2021–2024 mencapai ± Rp 119,1 triliun, dengan rinciannya: tahun 2021: Rp 17,8 triliun, tahun 2022: Rp 32,9 triliun, tahun 2023: Rp 38,6 triliun, tahun 2024 (hingga September): Rp 29,8 triliun.
Namun, menurut HMI, besarnya investasi tersebut tidak sejalan dengan perbaikan kesejahteraan warga. “Dana bansos dari APBD 2025 hanya sekitar Rp 4 miliar atau 0,18% dari total APBD Rp 2,3 triliun, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp 977,56 miliar atau 42,4% — melebihi batas maksimal 30% sesuai UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah,” tegas Tb Rizky Andika.
Tuntutan HMI Cabang Cilegon
Dalam rilisnya, HMI Cabang Cilegon menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Realokasi anggaran untuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi keluarga Desil 1–4.
2. Program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal secara terpadu.
3. Kepatuhan Pemkot terhadap batas maksimal belanja pegawai ≤30% APBD.
4. Transparansi penyaluran bansos melalui dashboard publik yang dapat diakses warga.
5. Optimalisasi kolaborasi dengan industri melalui program CSR berkelanjutan.
“Hari ini kita merdeka secara politik, tetapi belum merdeka secara ekonomi. Cilegon perlu kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya menumpuk angka investasi dan gaji pegawai,” pungkas Tb Rizky Andika.
