Cilegon,- Matamedia.co.id,- Proyek pekerjaan preservasi jalan Merak- Cilegon- Serang sedang menuai perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang diungkapkan oleh Ketua Ormas Alibaba, Marhani. Menurut Marhani, proyek tersebut dikerjakan dengan asal jadi tanpa memperhatikan standar keamanan dan kenyamanan jalan.
Salah satu kejanggalan yang disoroti oleh Marhani adalah tidak adanya galian kedalaman yang cukup untuk memberikan kekuatan pada pondasi jalan terutama pada Kantin jalan. Hal ini dapat menyebabkan jalan yang baru dibangun rentan mengalami kerusakan pada masa mendatang. Selain itu, tinggi trotoar yang dibangun juga terlalu tinggi sehingga saat turun hujan air tidak dapat mengalir ke lubang pembuangan yang disediakan. Hal ini dapat menyebabkan genangan air dan menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.
“Kaya kemarin hujan turun, itu sebelum ada pekerjaan genangan airnya sedikit, tapi pas kali ini hampir ada empat titik lebih genangan yang ada di jalan mulai dari Lampu merah ADB hingga lampu merah Damkar,” ungkapnya.
Marhani juga mencurigai keterlibatan pekerja dari luar kota Cilegon yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal. Menurutnya, hal ini bisa mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengakibatkan dampak sosial yang merugikan. “Ini pekerjaannya tidak melibatkan orang lokal, malah banyak orang luar dari kota Cilegon yang mengerjakan,” tambahnya.
Proyek preservasi jalan merak-cilegon-serang, KLDP Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan jalan nasional wilayah provinsi Banten, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023, mencapai Rp. 153.550.242.302,19. Oleh karena itu, Marhani mengajak para lembaga, ormas, OKP, serta aparat penegak hukum untuk melakukan kajian materi dan kontrol sosial langsung ke lokasi agar hasil dari proyek pekerjaan tersebut tidak merugikan keuangan negara.
Dalam sebuah proyek konstruksi seperti preservasi jalan, standar keamanan dan kenyamanan harus menjadi prioritas utama. Tidak hanya itu, proyek tersebut harus juga melibatkan tenaga kerja lokal sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol sosial yang ketat dari berbagai pihak.
“Kami juga mengajak para Lembaga, Ormas, OKP, serta Aparat Penegak Hukum untuk melakukan kajian materi dan Kontrol Sosial langsung ke lokasi agar hasil dari proyek pekerjaan tersebut tidak merugikan keuangan negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Pihak pelaksana proyek belum bisa di konfirmasi.
.
