Serang,- Matamedia.co.id,- Dinas Perhubungan Kota Serang memberlakukan Surat Perjanjian Kerja kepada Tenaga Harian Lepas (THL) Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Serang yang bekerja di Dinas tersebut degan Surat Perjanjian Kerja, yang mana isi dari Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah Tenaga Harian Lepas(THL) yang mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT), itu adalah tenaga atau anggota yang berhak mendapatkan gaji dalam setiap bulannya jika Tenaga Harian Lepas (THL)yang tidak mendapatkan SPT Tenaga Harian Lepas (THL)tersebut tidak akan mendapatkan gaji dalam setiap bulan berikutnya.Perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja pasal 2 ayat 4 huruf(c) yang berisi Apabila dalam 1 bulan tidak melaksanakan tugas 3 (hari) tanpa keterangan maka untuk bulan berikutnya tidak mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan honor.
Koalisi Aktifis Muda Provinsi Banten yang tergabung dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media menduga ada penyalahgunaan Anggaran Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan Kota Serang Tahun Anggaran 2022-2023.
Danny salah satu anggota yang tergabung dalam Koalisi tersebut mengatakan bahwa dirinya menduga adanya peraktek penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta diskriminasi terhadap tenaga harian lepas atau honorer yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Serang.
Bukan hanya itu saja iya mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Serang terus lakukan rekrutmen tenaga honorer baru yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Walikota Serang Nomor 810/1322 BKPSDM/IX/2022 Tentang Larangan Pengangkatan Pegawai Non ASN Baru Pada Pemerintah Kota Serang.
Selain dugaan timbulnya kerugian Negara, bagaimana nasib saudara kita yang bekerja sebagai tenaga Honorer yang sudah ada,jika masih ada Dinas yang terus lakukan rekrutmen tenaga honorer.
Menyikapi hal ini Danny menjelaskan, Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara tidak menghapus dipidanya bagi pelaku tindak pidana korupsi,” tandasnya.
Terdapat potensi dugaan kerugian daerah berupa belanja Honorarium yang tidak di pertanggung jawabkan. Serta dugaan adanya manipulasi data dan gaji Tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kota Serang.
Menindak lanjuti hal tersebut iya akan meminta Inspektorat Kota Serang untuk melakukan audit guna memperoleh data akurat,serta melayangkan surat kepada Walikota Serang untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
“Untuk saudara-saudara yang bekerja sebagai Tenaga Honorer, perjuangkan hak dan nasib kalian jika ada kejanggalan dan penyelewengan jangan takut dan tutup mata mari kita perjuangkan dan lantangkan suara kalian kita hanya punya suara untuk melawan diskriminasi dan korupsi, pungkasnya”. (Red)
