Cilegon,- Matamedia.co.id,- Dalam era informasi terbuka seperti sekarang, figur pejabat tak lagi asing dengan peran media sebagai mitra pemerintah dan kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, kejadian mengejutkan melibatkan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Cilegon, Retno Anggraini, yang diduga menghindari wartawan saat hendak dikonfirmasi.
Saat dijumpai di ruang kerjanya, Retno terkesan menghindar dan hanya ditemui oleh seorang staf yang segera menyodorkan sebuah amplop putih. “Bu kabidnya sedang rapat,” kata staf tersebut sembari memberikan amplop berwarna putih. Selasa, 5/12/2023.
Menariknya, beberapa menit sebelumnya, staf tersebut menyatakan bahwa Retno sedang menjalankan ibadah di ruangannya dan meminta wartawan untuk menunggu. Kejanggalan muncul ketika tiba-tiba amplop disodorkan dengan alasan sedang rapat.
Salah seorang wartawan menyuarakan kebingungannya, “Padahal tadi suruh menunggu, kenapa tiba-tiba menyodorkan amplop dan menyatakan sedang rapat?”
Lebih mencolok, seorang pengusaha masuk ke ruang Kabid Bina Marga Dinas PUPR Cilegon beberapa menit kemudian. “Saya sangat menyayangkan seorang Kabid seharusnya tidak tertutup dan alergi pada wartawan,” ungkapnya dengan kekecewaan yang terlihat jelas.
Kontroversi ini mengundang pertanyaan terkait transparansi dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Seorang pejabat seharusnya menjadi teladan dalam memberikan informasi dan berinteraksi dengan media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Tindakan menghindar dan menyodorkan amplop putih dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan. Wartawan berperan sebagai wakil masyarakat yang bertugas memastikan akuntabilitas dan transparansi pejabat publik.
“Sikap alergi terhadap wartawan bisa menciptakan kesan tertutup dan merugikan citra pemerintahan,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat pun memiliki hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan pemerintahan kota cilegon. Kejelasan dan integritas informasi menjadi pondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan pejabat yang mewakilinya.
“Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari penyebaran spekulasi yang dapat merugikan semua pihak,” pungkasnya.
