CILEGON,- Matamedia.co.id,- Kontroversi Pejabat Pemerintah Kota Cilegon dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kembali memanas. Beberapa pejabat Pemkot Cilegon mengeluarkan pernyataan yang mengkritik oknum-oknum LSM dan Ormas yang mereka klaim kerap meminta uang untuk kepentingan pribadi. Namun, pernyataan tersebut justru menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua DPD Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Kota Cilegon, Rahmatulloh.
Dalam wawancaranya dengan sejumlah awak media, Rahmatulloh mengecam keras pernyataan pejabat Pemkot yang menurutnya hanya akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menganggap bahwa keluhan tersebut tidak mewakili seluruh LSM atau Ormas yang ada, dan justru merugikan citra organisasi-organisasi tersebut secara keseluruhan.
“Jangan membuat gaduh! Jika ada oknum LSM atau Ormas yang merugikan, seharusnya laporkan saja ke pihak berwenang. Tidak perlu berkoar-koar di media,” tegas Rahmatulloh, Minggu, 24/8.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah tegas jika ada anggota LSM atau Ormas yang terbukti melakukan praktik tidak etis. Namun, ia meminta agar tidak ada generalisasi yang melibatkan seluruh organisasi.
“Jika ada oknum yang salah, tunjukkan saja siapa mereka! Kami juga akan tindak tegas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ormas kami. Jangan sampai satu atau dua oknum merusak citra besar organisasi yang sudah bekerja dengan niat baik,” tambahnya.
Rahmatulloh merasa bahwa pernyataan tersebut bisa merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menurutnya, hubungan yang sudah terjalin dengan baik seharusnya tidak diganggu dengan isu yang tidak jelas.
Sementara itu, pemberitaan yang berkembang di media online mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat Pemkot Cilegon mengeluhkan adanya praktik tak etis dari oknum LSM dan Ormas yang sering meminta uang untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan aktivis kontrol sosial. Tindakan ini disebut sebagai bentuk pemerasan yang merugikan banyak pihak, khususnya dalam upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Namun, para aktivis LSM dan Ormas menilai bahwa keluhan ini perlu disikapi dengan hati-hati. Mereka mengingatkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh oknum harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum, dan tidak perlu dibesar-besarkan untuk menggeneralisasi seluruh organisasi yang ada.
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari banyak pihak, yang menganggap bahwa ada upaya untuk mencoreng citra LSM dan Ormas yang selama ini berperan penting dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan sosial di Cilegon.
