Cilegon,- Matamedia.co.id,- LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) mengambil sikap tegas terkait hilangnya 3 motor pengunjung RSUD Cilegon pada tanggal 1 April 2023 lalu. Ketua Umum LSM BMPP, Deni Juweni, mengatakan bahwa pihaknya sangat concern dalam penanganan kasus ini dan menyoroti dasar hukum pengelolaan parkir di wilayah tersebut.
Menurut surat dishub yang menyerahkan pengelolaan parkir ke RSUD, pengelolaan parkir tidak memiliki badan hukum yang jelas. Hal ini membuat BMPP menengarai adanya praktik pungutan liar atau pungli dalam pengelolaan parkir di kota Cilegon.
Deni Juweni juga meminta aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Tinggi Cilegon dan Polres Cilegon, untuk segera menindaklanjuti kasus hilangnya 3 motor pengunjung RSUD Cilegon. Dia meminta agar Kejaksaan Negeri Cilegon memeriksa sejumlah oknum pegawai Dishub Cilegon yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Menurut Deni Juweni, jika pihak Dishub melepaskan tanggung jawab dalam pengelolaan parkir di RSUD Cilegon, maka status pengelolaannya menjadi tidak sah dan menjadi praktik pungli. Oleh karena itu, LSM BMPP mendesak agar penegak hukum segera turun tangan menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengungkap kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan parkir di RSUD Cilegon.
LSM BMPP berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah setempat.
Kasus hilangnya 3 motor pengunjung RSUD Cilegon menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan LSM BMPP. Dalam menghadapi kasus seperti ini, pihak aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus dengan baik. Masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam memberikan informasi dan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar.
