Cilegon,- Matamedia.co.id,- Pelaksanaan proyek pengaspalan Jalan KH. Abdul Latif oleh Bidang Bina Marga (BM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kota Cilegon menuai protes dari warga setempat.
Bahkan pekerjaan pengaspalan jalan tersebut sempat tertunda sekian lama karena adanya warga di RW 01 yang protes karena jalan di wilayahnya tidak tersentuh pembangunan perbaikan jalan.
“Emang Link. Palas hanya sepotong, kenapa di wilayah RW 02 saja yang di aspal, sedangkan RT 01/01 yang rusak sama sekali tidak ada pengaspalan?,” ungkap Warga Palas RW 01, Khairul Anam. Minggu (24/12/2023).
“Harusnya Ketua RW 01 koordinasi dong dengan RW 02 jangan main setuju aja,” imbuhnya.
Ia juga mengaku kecewa karena pihak kontraktor pelaksana dan petugas dari Dinas PUPR tidak hadir di lokasi proyek. Bahkan ia mengaku sempat menelepon Walikota Cilegon untuk menyampaikan protesnya tersebut.
“Ini kontraktornya sama orang PU nya mana, pengecut gak datang ke lokasi. Saya juga kecewa sama Pak Walikota di telepon gak diangkat, padahal dulu saya tim sukses dia. Dulu saya belain ajak keluarga, tetangga dan rekan-rekan milih Pak Helldy, eh di saat saya butuh pembelaan karena anak buahnya tidak adil dalam melaksanakan pembangunan, tidak bisa bantu,” ucapnya.
“Ini janggal juga, kalau pengaspalan di Link. Sambirata ada penutupan lobang dengan batu split di sini tidak ada,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Japati Kota Cilegon, Ari Hermawan menyatakan adanya dugaan tidak sesuai spesifikasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Terlebih soal ketidak seriusan pihak kontraktor pelaksana yang tidak dapat ditemui di lokasi proyek.
“Pertama, lobang tidak ada penutupan dengan material baru split, diduga tidak sesuai spek, karena kalau ada dalam RAB tapi tidak dilaksanakan. Kedua yang kita soroti soal keterlambatan pengaspalan selama beberapa jam, ini pasti sudah ada pengerasan aspal, karena kita catat aspal baru turun sekitar pukul 02.20 WIB. Ini juga berdampak pada kualitas jalan nantinya,” bebernya.
Untuk itu, aktivis yang akrab disapa Ari Dumung ini akan melayangkan Surat Somasi kepada Bidang BM Dinas PUPR Kota Cilegon. Terlebih selain adanya protes warga, Proyek PL yang idealnya bisa dikerjakan oleh pengusaha lokal, namun bisa dikerjakan oleh pengusaha luar Cilegon.
“Akan kita Surati terkait dugaan tidak sesuai spesifikasinya pekerjaan ini, karena kontraktor ini orang luar Cilegon kenapa bisa dapat proyek PL, dan juga saat menggarap pengaspalan jalan Krotek menuai protes dari Ormas Bapera. Wajar kalau senior saya Kang Kimung bilang APBD Cilegon terbang ke luar,” tegasnya.
“Kalau tidak salah kontraktor luar ini juga dapat proyek PL di Setda dan proyek tender Jalan Rambutan dan Pemagaran Rumdin Setda. Tidak adanya kontraktor dan petugas PU Cilegon yang tidak bisa kita temui di lokasi pengaspalan, menambah kejanggalan proyek. Dan nanti dengan hasil investigasi yang masih kita pelajari, bisa juga kita layangkan Lapdu nanti,” sambungnya.
Terkait Pengaspalan jalan yang tidak menyeluruh di Jalan KH. Abdul Latif Palas Dumung juga menyayangkan perencanaan di Bidang BM Dinas PUPR Kota Cilegon.
“Harusnya orang BM survey dulu lokasi yang akan diperbaiki, kebutuhan volume panjang lebar berapa. Jangan main plot anggaran sekian, kasihan warga Palas yang mendapat diskriminasi pembangunan,” tandasnya.
Sementara itu, Konsultan Pengawas dari CV Tsab Konsulindo, Chandra saat dikonfirmasi mengakui kalau pekerjaan itu tidak ada penutupan jalan dengan batu split, hal itu akan menjadi catatan pihaknya untuk melaporkan ke pihak kedua yakni Dinas PUPR Cilegon. Begitu juga soal pengerasan aspal karena adanya keterlambatan pekerjaan, ia juga menyayangkannya.
“Ya kita juga susah hubungi Pak Firman (Kontraktor-red) soal lobang tidak ditutup split itu tidak kita hitung nanti laporan kita agar tidak dibayar. Ya keterlambatan juga pengaruh karena menurutnya panas aspal, untungnya ini gak manual, kalau manual lebih parah,” jawabnya.
Sedangkan kontraktor pelaksana dari CV Sky Multi Karya tidak bisa dikonfirmasi karena tidak bisa ditemui di lokasi proyek.
Sebelumnya, Kabid BM Dinas PUPR Kota Cilegon, Retno Anggraeni kurang begitu respon saat dikonfimasi terkait ketimpangan pembangunan Jalan KH. Abdul Latif ia mengarahkan kepada salah satu stafnya.
“Nanti saya cek ya pak..:karena saya nggak hapal semua penyedianya. Untuk lebih jelasnya coba koordinasi dengan pak Lucky ya pak,” ujarnya, enteng.
Namun saat ditanyakan ke Lucky ia terkesan abai.
“Yaa pak. Bentar yaa,” jawabnya, dan hingga kini sulit untuk dihubungi.
pelaksanaan proyek pengaspalan jalan ini menjadi perhatian serius dengan adanya tuntutan warga dan dugaan pelanggaran spesifikasi.
