CILEGON,- Matamedia.co.id,- Hasil penentuan tiga besar dalam open bidding untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Cilegon, dikabarkan telah diterima oleh Walikota Cilegon. Ini telah menciptakan perbincangan di kalangan masyarakat Cilegon, dengan tuntutan agar putra daerah diberi prioritas dalam kepemimpinan OPD. Marhani, Ketua Ormas DPD Aliansi Banten Bersatu (Alibaba) Kota Cilegon, menekankan pentingnya tidak ada kecenderungan politis dalam menentukan Kepala OPD hasil open bidding tahun 2023.
“Informasi bahwa hasil tiga besar open bidding telah diterima oleh Pak Wali sekarang ada. Meskipun kami mungkin merasa bahwa proses ini berjalan lambat, yang kami inginkan adalah pemilihan satu pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan yang terutama merupakan putra daerah yang mendapat prioritas. Seseorang yang memiliki kualifikasi yang memadai dan profesional. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang kompeten. Kita perlu seseorang yang benar-benar pantas untuk posisi ini, bukan semata-mata karena hubungan personal,” ungkap Marhani (Selasa 17/10/2023).
Selain itu, Marhani lebih menekankan peran salah satu OPD yang langsung dirasakan oleh masyarakat Cilegon, yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Khususnya dalam kasus Disnaker, kami meminta kepada Walikota Cilegon agar memprioritaskan putra daerah dalam penunjukannya. Sebab, di antara peserta open bidding terdapat putra daerah yang memiliki integritas, kapabilitas, dan kompetensi. Hal ini sangat penting untuk menyeimbangkan industri dalam hal rekrutmen tenaga kerja dan dalam hubungan industrial. Dalam proses open bidding ini, kami mendesak Walikota Cilegon untuk memberikan prioritas kepada putra daerah,” ungkapnya.
Marhani juga menegaskan bahwa beberapa belas lembaga lain telah dengan tegas menyuarakan aspirasinya agar Kepala Disnaker Kota Cilegon dijabat oleh putra daerah, karena dinilai walikota sudah berkomitmen dan berjanji dalam mendukung kearifan lokal.
“Jika aspirasi kami tidak dihiraukan, kami akan melakukan protes melalui aksi mosi tidak percaya. Kami juga akan mengingatkan janji komitmen dan realisasi dari Bapak Walikota dalam hal pemberdayaan kearifan lokal, harus putra daerah asli wong cilegon.” Tegasnya.
Pendapat serupa juga datang dari Nasrullah, Sekretaris DPW LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Provinsi Banten, yang menyatakan dukungannya kepada Walikota Cilegon untuk memilih putra daerah sebagai Kepala Disnaker.
“Kami berpegang teguh pada prinsip bahwa posisi ini harus diisi oleh putra daerah. Jika bukan putra daerah yang terpilih, kami dan lembaga mitra kami akan melakukan protes,” tandasnya.
