Cilegon,- Matamedia.co.id,- Ribuan warga Cilegon menggelar aksi damai di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon, jumat (29/11/2024), sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik money politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2024. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dianggap dapat merusak integritas proses demokrasi di kota Cilegon.
Menurut koordinator aksi, Husen Saidan, warga merasa sangat kecewa karena dugaan money politik yang terjadi selama proses pilkada tidak mendapat perhatian yang serius dari Bawaslu. “Kami sudah menyampaikan tuntutan ini kepada Ketua KPU dan beberapa anggotanya. Kami menuntut agar Bawaslu bertindak tegas dalam menangani dugaan-dugaan money politik yang telah kami laporkan,” ujar Husen dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa bukti-bukti terkait dugaan praktik money politik sudah mereka serahkan kepada pihak berwenang.
Husen menjelaskan bahwa dalam aksi tersebut, warga meminta agar Bawaslu tidak hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak memadai, tetapi harus menunjukkan langkah nyata dalam menindaklanjuti temuan yang telah dilaporkan. “kita harapkan (Bawaslu-red) bisa bekerja sama dengan aparat terkait dengan kepolisian dan Kejaksaan sesuai nanti dengan temuan dan itu bisa dipidanakan dan harus di tindak tegas, karena apa supaya nanti masyarakat kota Cilegon kedepan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik yang untuk Melanggar undang-undang,” tambahnya.
Aksi ini berawal dari kekecewaan warga yang merasa bahwa Bawaslu selama ini tidak cukup tegas dalam menanggapi laporan terkait dugaan money politik. Menurut Husen, temuan terkait praktik tersebut sudah ada jauh sebelum hari pencoblosan, namun belum ada tindakan yang jelas dari Bawaslu. Ia menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk mempersoalkan hasil Pilkada, baik kemenangan maupun kekalahan, melainkan untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah di Cilegon berlangsung jujur dan adil tanpa adanya praktik curang seperti money politik.
“Kami tidak mempersoalkan menang kalah, kami tidak mempersoalkan masalah yang lain, kami mempersoalkan terjadi di lapangan itu ada money politik jadi temuan kami itu terjadi jauh-jauh sebelum pada saat pencoblosan dan itu kita laporkan,” tegas Husen. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun kasus tersebut melibatkan beberapa pasangan calon, mereka memilih untuk tidak mengungkapkan identitas pasangan calon tersebut untuk menghindari permasalahan hukum lebih lanjut. “Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas masalah ini,” ujarnya.
Warga Cilegon berharap agar laporan-laporan yang telah disampaikan kepada Bawaslu tidak hanya dianggap sebagai keluhan tanpa tindak lanjut, tetapi harus diproses sesuai dengan peraturan yang ada. “Kami ingin Bawaslu dan seluruh pihak terkait bekerja dengan profesional, agar kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Cilegon tidak hilang. Ini adalah ujian bagi kita semua untuk menjaga integritas pilkada di kota ini,” tutup Husen.
Aksi ini mengundang perhatian banyak pihak, termasuk para pengamat politik yang menilai bahwa praktik money politik memang menjadi masalah serius dalam demokrasi di Indonesia. Tidak hanya di Cilegon, tetapi juga di berbagai daerah lainnya, isu ini sering kali muncul menjelang Pemilu atau Pilkada, yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pemilihan.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan agar aparat hukum dan Bawaslu bisa lebih serius dalam menangani masalah money politik, demi menjaga kualitas demokrasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.
