Cilegon,- Sekretaris LSM Inakor Kota Cilegon, Ayunk Nasrulloh, mengajukan pertanyaan kritis mengenai kriteria penilaian dalam seleksi jabatan eselon II di Pemerintah Kota Cilegon. Terutama, Ayunk merasa bahwa kompetensi calon jabatan memiliki bobot penilaian yang lebih rendah dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel). Salah satu jabatan yang menjadi perhatiannya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.
Ayunk, dengan sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang beredar dalam media terkait penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, penilaian calon eselon II terdiri dari empat komponen, masing-masing dengan bobot penilaian yang berbeda.
Pertama, ada rekam jejak dengan bobot 20 persen, kemudian seleksi kompetensi (assesment) dengan bobot 25 persen, penulisan makalah dengan bobot 20 persen, dan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi dengan bobot 35 persen.
“Ini perlu mendapat perhatian serius karena bobot penilaian kompetensi lebih rendah dibandingkan wawancara oleh panitia seleksi,” ungkap Ayunk.
Ayunk juga mendukung dan lebih memprioritaskan putra daerah untuk menduduki jabatan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.
“Saya, sebagai warga Kota Cilegon, lebih cenderung memprioritaskan putra daerah untuk menjalankan tugas konstitusional dan pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Ayunk Nasrulloh juga menyampaikan kekhawatirannya jika bobot tertinggi dalam penilaian adalah hasil dari wawancara, hal ini dapat menimbulkan dugaan bahwa penempatan pejabat terpilih dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif, bukan karena kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan dalam menjalankan tugas di jabatan tersebut.
Ayunk juga membahas pernyataan Sekda Cilegon, Maman, yang menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan nomor B-2360/JP.00.00/06/2023.
Mengenai hal ini, Ayunk Nasrullah ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut tentang rekomendasi tersebut. Apakah rekomendasi tersebut berkaitan dengan proses lelang jabatan, atau justru mengenai siapa-siapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki jabatan tersebut.
Sekretaris Inakor Kota Cilegon ini berharap agar proses open bidding lebih transparan dan detail. Baginya, penting bahwa pembangunan Cilegon dimulai dengan sungguh-sungguh dan berorientasi pada kemajuan daerah, terutama wilayah pemerintah Kota Cilegon.
