Cilegon – Matamedia.co.id,- Dalam konteks seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di Kota Cilegon, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Aktivis senior, Kimung, menyoroti persyaratan yang dianggap memberatkan bagi calon pendaftar. Salah satu persyaratan tersebut, seperti yang tercantum dalam poin ketiga, adalah pengalaman jabatan yang terkait dengan tugas yang akan diemban selama setidaknya 5 tahun.
Kimung menjelaskan, “Ketentuan tersebut memberatkan calon pendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon 2 B. Kurangnya minat pendaftar disebabkan oleh syarat khusus tersebut.” Kata Kimung, Selasa 4 Juli 2023.
Selain itu, Kimung juga mencermati banyaknya kepala OPD yang masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada strategi untuk mengubah status Plt menjadi kepala dinas secara definitif.
“Apakah ini salah satu strategi Pansel untuk mendefinitifkan secara pasti PLT tersebut sebagai kepala dinas, Kalau seperti itu engga usah ada open open bidding kalau pada akhirnya akan ditetapkan definitif?” tegasnya.
Dalam upaya mengatasi kekosongan jabatan di OPD, Kimung berkomitmen untuk memantau jadwal dan tahapan seleksi agar tidak ada penundaan dari tanggal 27 Juni 2023 – 10 Juli 2023.
“Karena kepala OPD masih kosong, kami akan terus melakukan pengawasan. Kondisi ini dapat berdampak pada alokasi anggaran yang sudah diberikan kepada OPD masing-masing. Bagaimana rencana di Dinas PUPR bisa terealisasi jika terjadi kekosongan jabatan?” ujarnya.
Diketahui bahwa terdapat sekitar 9 jabatan tinggi pratama yang akan dilelang, termasuk 8 kepala OPD dan 1 Direktur RSUD. Situasi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan minat pendaftar dan memastikan proses pengisian jabatan yang efisien.
“Kami menyarankan pada panitia seleksi untuk memberikan keleluasaan dalam hal persyaratan administrasi, baik umum maupun khusus, agar supaya para calon peserta minat untuk berbondong bondong mendaftarkan,” pungkasnya.
(Priadz)
