Skeptis dalam Politik, Hambatan atau Kebutuhan

Politik adalah panggung yang tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat, di mana berbagai kepentingan, ideologi, dan visi bersaing dan berbenturan. Dalam dinamika politik yang semakin kompleks dan sering kali penuh intrik, satu hal yang semakin mencuat ke permukaan adalah skeptisisme. Skeptisisme dalam politik dapat dilihat sebagai perasaan ragu, ketidakpercayaan, dan kritik yang sering diarahkan kepada para pemimpin politik dan institusi pemerintah. Tapi, apakah skeptisisme ini merupakan hambatan yang menghambat pembentukan kebijakan yang efektif dan kerjasama yang produktif, ataukah justru menjadi sebuah kebutuhan yang penting untuk menjaga kontrol terhadap pemerintah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas?

Skeptisme dalam politik dapat muncul sebagai reaksi terhadap perasaan ketidakpuasan terhadap tindakan politisi.Kepercayaan terhadap pemerintah seringkali tegoyahkan akibat skandal, korupsi, dan janji-janji palsu yang tidak pernah terpenuhi. Dalam era informasi digital dan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat, skeptisme politik telah menjadi pola pikir yang meresap di masyarakat.

Di sisi lain, skeptisisme dalam politik juga bisa dianggap sebagai suatu kebutuhan penting dalam menjalankan sistem demokrasi yang sehat. Sebagai pengawas terhadap kekuasaan pemerintah, skeptisisme memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kritik dan pengawasan yang datang dari warga negara yang skeptis dapat memaksa pemerintah untuk berperilaku lebih transparan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting bagi masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan rakyat.

Ada beberapa hal yang dihasilkan dari sikap skeptis dalam politik bisa menjadi hambatan, seperti :

1. Polarisasi politik adalah hambatan utama dalam memahami skeptisisme politik. Saat masyarakat terbagi secara ideologis, orang cenderung melihat skeptisisme hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Ini mengarah pada ketidakmampuan untuk memahami skeptisisme dari perspektif yang berbeda. Selain itu, polarisasi dapat menciptakan klaim palsu atau stereotip tentang orang-orang yang skeptis terhadap pandangan politik tertentu.
2. Disinformasi dan berita palsu dapat memperburuk skeptisisme politik dengan memperkuat pandangan yang salah. Ketika individu terperangkap dalam “filter bubble” di mana mereka hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, mereka mungkin merasa skeptis terhadap fakta dan berita yang bertentangan dengan keyakinan mereka.
3. Ketidakpercayaan yang meluas terhadap institusi politik dan pemerintah dapat menjadi hambatan dalam memahami skeptisisme. Ketika orang merasa bahwa institusi-institusi ini tidak lagi mewakili kepentingan mereka, mereka cenderung skeptis terhadap semua tindakan yang berasal dari institusi tersebut.

Di sisi lain, skeptisme dalam politik terkadang diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa skeptisisme politik adalah suatu kebutuhan:

1. Sebagai alat tolak ukur akuntabilitas pemerintah. Skeptisisme bertindak sebagai pengawas terhadap kekuasaan pemerintah. Masyarakat yang skeptis cenderung lebih aktif dalam memonitor tindakan pemerintah dan bertanya pertanyaan yang penting. Hal ini dapat memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan tersebut dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
2. Skeptisisme politik dapat mendorong pemerintah untuk berperilaku lebih transparan. Ketika masyarakat skeptis, mereka cenderung menuntut informasi lebih lanjut tentang tindakan dan kebijakan pemerintah. Inisiatif transparansi seperti pengungkapan data dan pertemuan terbuka dapat menjadi hasil dari tekanan skeptisisme ini.
3. Skeptisisme politik memotivasi masyarakat untuk lebih memantau keputusan politik yang dibuat oleh para pemimpin mereka. Ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik atau kelompok tertentu.

Untuk memastikan bahwa masyarakat tetap aktif, terinformasi, dan kritis terhadap tindakan pemerintah dan institusi politik, diperlukan pendekatan yang beragam dan komprehensif. Pendidikan politik yang kuat adalah fondasi utama, di mana masyarakat perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, hak dan tanggung jawab warga negara, serta bagaimana pemerintahan bekerja. Pendidikan media juga sangat penting, membantu individu mengembangkan kemampuan untuk memilah informasi yang dapat dipercayai dari berita palsu dan pandangan yang ekstrem.

Akses terbuka terhadap informasi juga merupakan elemen kunci dalam upaya mendorong skeptisisme yang sehat. Pemerintah dan institusi politik harus menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan dan menyediakan data secara terbuka. Media yang independen dan kritis memainkan peran penting sebagai penjaga keseimbangan dan harus diberdayakan dengan baik.

Partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan diskusi politik, memungkinkan warga negara merasakan betapa relevannya peran mereka dalam pengambilan keputusan politik. Dukungan pada dialog terbuka dan mendengarkan pandangan yang berbeda adalah langkah kunci dalam mengatasi polarisasi dan meningkatkan pemahaman tentang sudut pandang yang beragam.

Menerapkan sikap skeptis dalam berbagai aspek kehidupan, seperti saat memilih pemimpin, mengevaluasi informasi, dan berpartisipasi dalam politik lokal, merupakan tindakan yang sangat penting untuk menjaga pemahaman yang kritis dan wawasan yang mendalam. Dalam memilih pemimpin, penting untuk tidak hanya mengandalkan pesan dan janji-janji kampanye, tetapi melakukan penelitian yang mendalam tentang latar belakang dan posisi calon. Verifikasi fakta dan pertanyakan motivasi di balik janji-janji mereka.

Dalam mengevaluasi informasi, berlaku prinsip “trust but verify.” Pastikan  memeriksa sumber informasi dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Pertimbangkan untuk memeriksa informasi dari beberapa sumber yang berbeda untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih lengkap.

 

 

Nama : Muhammad Fatih Putra Purwanto
Prodi : Ilmu Komunikasi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa