CILEGON,- Matamedia.co.id,- Program Pemerintahan Helldy-Sanuji berupa Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga (Salira), di mana setiap wilayah Rukun Warga (RW) mendapatkan kucuran dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 100 juta, mendapat sorotan dari elemen masyarakat.
“Kejanggalan pertama, kita melihat untuk kegiatan dengan volume sedikit saja anggarannya lumayan besar, itu apa dasar estimasinya? Terus kedua soal kualitas hasil pembangunan di lingkungan, paving blok misalnya, itu ada spesifikasi gak kok di mana-mana banyak paving yang sudah kroak dan drainase yang sudah pada rusak, itu pakai paving KW tah?,” ungkap Ketua DPW LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Provinsi Banten, Handi Oktavianus. Selasa (6/12/2022).
Selain itu, Handi menilai lemahnya pengawasan dari lembaga kontrol sosial dan masyarakat Cilegon terhadap pekerjaan fisik Program Salira, padahal anggarannya dari APBD Kota Cilegon yang dikucurkan sangat fantastis untuk program tersebut.
“Saya kira sejauh ini rekan-rekan lembaga lebih fokus pengawasan ke OPD-OPD saja. Padahal Program Salira ini sangat besar anggarannya, Per-RW Rp. 100 juta di kali berapa RW Se- Kota Cilegon, di Kecamatan Jombang saja ada 45 RW: Rp 4,5 miliar uang APBD,” bebernya.
LSM Inakor juga mengaku memiliki data hasil investigasi di lapangan jajaran Inakor Kota Cilegon, soal dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) di kelurahan selaku pelaksana pekerjaan.
“Patut diduga ada kerjasama antara oknum Pokmas dengan toko material tertentu untuk bermain soal harga material, kedua sebenarnya program ini bagus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lingkungan yang nganggur, tapi di lapangan kita mendapati adanya dugaan oknum Pokmas yang menggunakan tenaga kerja luar Cilegon yang mau dibayar murah dibawah ketentuan Juklak-Juknis dan harga upah pasaran Cilegon. Itu APH (Aparat Penegak Hukum-red) yang katanya melakukan pendampingan tahu gak?,” bebernya.
Untuk itu, LSM Inakor meminta kepada Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy-Sanuji serta DPRD Kota Cilegon yang berperan selaku budgeting, untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Pokmas di kelurahan-kelurahan.
“Ada yang meminta anggaran Rp 100 juta ditambah untuk tahun depan, dasarnya apa? Jelas ini harus dievaluasi oleh Walikota dan Wakilnya, terutama oleh dewan. Kinerja Pokmas di evaluasi dulu dan minta lurah ganti oknum Pokmas yang nakal soal anggaran,” tandasnya.
(*red)
