CILEGON,- Matamedia.co.id,- Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Kota Cilegon, yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dinilai masih belum optimal.
Hal itu dinilai karena jabatan strategis di dinas tersebut diduduki oleh pejabat yang non putera daerah, sehingga rasa kecintaan akan daerah kurang mendukung dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas.
“Mungkin karena PPK PPTK nya di PUPR Cilegon bukan putera daerah lihat saja; pengaspalan jalan belum sebulan tapi sudah pada rusak, betonisasi yang bergelombang, pembangunan gedung yang lamban dan sebagainya. Bisa jadi karena lemahnya pengawasan dari dinas,” ungkap Ketua Gerakan Transparansi Rakyat (GTR) Kota Cilegon, Mochamad Mulyadi.
Bahkan aktivis yang akrab disapa Kimung ini, membeberkan dampak karena tidak adanya putera daerah yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bidang, banyak paket pekerjaan atau proyek pembangunan di dinas tersebut yang dikerjakan oleh pengusaha luar.
“Kalau pejabatnya asli Cilegon dia bisa mengakomodir dan memberdayakan pengusaha lokal, jadi APBD yang nikmati orang Cilegon juga. Dan juga tolong untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) non putera daerah yang akan didefinitifkan untuk dipertimbangkan kembali,” bebernya.
Untuk itu, Kimung mendorong Walikota Cilegon untuk kembali mempertimbangkan dalam rotasi mutasi mendatang dengan menempatkan putera daerah dalam jabatan strategis di Dinas PUPR.
“Setidaknya kalau pejabatnya lahir dan besar di Cilegon akan lebih tahu titik-titik lokasi infrastruktur yang perlu dibangun dan akan merasa malu dan punya beban kalau kualitas fisik pembangunannya jelek. Kalau yang menjabat sekarang, ditanya ada di kecamatan mana Link. Cigeblag berada, belum tentu tahu. Apalagi kalau ditanya Kali Mayit dan Cidongklang di mana? Ini harus jadi perhatian serius Pak Helldy ke depan,” tegasnya, berharap.
“Misalkan untuk kepala dinas harus di open bidding, saya mendukung pejabat putera daerah yang memiliki integritas, kapablitas dan loyalitas yang tinggi terhadap daerah dan pimpinannya, seperti Juhadi M Syukur, Sofan Maksudi, Nikmatullah, Burhanudin dan Damanhuri, untuk ikut open bidding PUPR. Dan ini perlu jadi prioritas walikota ketika mereka lulus di tiga besar karena sudah hak preogratif kepala daerah,” tandasnya.
(*red)
